Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa 80 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung. Sisanya diperkirakan akan menggunakan dana APBN.
Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu pun menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintah hanya berperan sebagai penyewa di IKNI.
Hal ini karena prosentase APBN yang hanya 20 persen untuk pembangunan IKN menjadikan kepemilikan pemerintah minoritas.
“Apa arti angka ini? Jika dana dari swasta lewat KPBU dan investasi digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pemerintah, maka di IKN nantinya, pemerintah menjadi penyewa kepada swasta atau asing “pemilik" IKN,” Kata Said Didu dikutip SeputarTangsel.Com dari Twitter @msaid_didu, pada Selasa 22 Februari.
Cuitan Said Didu tersebut mendapatkan tanggapan dari netizen yang setuju dengan pernyataan tersebut.
“Betul Pak hutang jatuh tempo yg harus di bayar NKRI ku tahun 2022 aja Rp.443 Triliun, 25% dari target APBN,” kata akun @ayipnih.
Sebelumnya, di sela-sela peresmian Gedung Nasdem Tower di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan IKN.
Baca Juga: Meski Tidak Setuju IKN Nusantara, Roy Suryo Tegaskan Calon Kepala Otorita yang Lebih Pantas
