Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dilaporkan Koalisi Ulama, Habib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA) ke Puspomad.
Jenderal Dudung Abdurachman dilaporkan terkait dugaan kasus ujaran kebencian dan penodaan agama.
Laporan terhadap Jenderal Dudung Abdurachman itu telah dikonfirmasi oleh Koordinator KUHAP APA, Damai Hari Lubis melalui siaran pers yang digelar pada Sabtu, 29 Januari 2022 kemarin.
Damai Hari Lubis berharap, Puspomad bisa menindaklanjuti laporan pihaknya terhadap Jenderal Dudung Abdurachman.
Menanggapi hal ini, Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, sikap masyarakat saat ini cenderung sering kali saling melaporkan.
"Saya strongly agak tidak terlalu nyaman kalau saling lapor itu di antara kelompok masyarakat terkait materi yang kritis," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 30 Januari 2022.
Meski begitu, Refly Harun melihat pelaporan terhadap pejabat sebagai bentuk terhadap kontrol kekuasaan. Salah satunya adalah pelaporan terhadap Jenderal Dudung Abdurachman.
Pasalnya menurut Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu, yang dikritik dari seorang pejabat merupakan tindakannya yang dapat berdampak kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Refly mempertanyakan sikap Puspomad yang harus memeriksa atasannya, Jenderal Dudung Abdurachman.
"Apa bisa Puspomad dan Danpuspom, apa berani, apa mau melakukan minimal klarifikasi terhadap Jenderal Dudung Abdurachman? Nah ini ada satu persoalan yang menurut saya memang harus dipikirkan juga," ujarnya.
"Walaupun kalau kita menghormati negara hukum Indonesia, orang tidak dilihat dari pangkatnya, tetapi dilihat dari fungsinya," tukasnya.***
