Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Komisaris PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diajukan Dewan Pemimpin Pusat (DPP) PDIP menjadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara di Kalimantan Timur.
Menurut keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Ahok dinilai telah memenuhi kriteria untuk menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara karena berhasil menjadi wakil dan gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Meski telah mengajukan nama Ahok, namun Hasto mengaku pihaknya tetap menyerahkan pemilihan Kepala Otorita IKN Nusantara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung melihat pencalonan Ahok ditujukan untuk meledek Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Kan kalau mau masuk akal, Anies aja dipindahin ke situ kan. Kan lebih masuk akal. Anies lebih ngerti dan Anies ada dalam proses pembicaraan awal ini," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat, 28 Januari 2022.
Menurut Rocky Gerung, pencalonan Ahok membangkitkan kembali sentimen politik di masa lalu yang didasari pada primordialisme.
Rocky Gerung menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengerti masalah kewarganegaraan.
"Ya Pak Jokowi nggak paham sih. Kalau Pak Jokowi paham apa yang disebut citizenship yang mengerti bahwa nanti kalau ini dimajukan, dendam lama itu muncul, jadi jangan," ujarnya.
Rocky Gerung mengatakan, masih banyak tokoh lain yang bisa ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN, termasuk salah satu kepala daerah di Kalimantan.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menuturkan, pendekatan teknokratik dalam penunjukan Kepala Otorita IKN Nusantara justru akan menghilangkan rasa persahabatan sebagai bangsa.
Baca Juga: Anies Baswedan Banjir Kritik dari Giring Ganesha, Geisz Chalifah: Ini Manusia Lebih Kejam dari Ahok
"Suatu kota, suatu proyek diputuskan secara politis hanya atas dasar teknis, bukan berdasarkan etis. Itu masalahnya," tutur Rocky.
Ia menduga, Jokowi tidak memiliki wawasan terkait hal tersebut, sehingga hanya mengikuti para pembisiknya, yaitu oligarki yang mengambil keuntungan.
"Karena itu, kita sering katakan, itu proyek oligarki, ibu kotanya ibu kota oligarki. Pemimpinnya nanti, mau otorita atau apa, itu ternakan oligarki. Kan begitu jadinya," tegasnya.***
