"Pemilu 2019 kemarin cukup untuk jd pembelajaran, pemilu serentak yg sangat melelahkan & membuat 894 petugas meninggal," kata Mardani Ali.
Politisi PKS itu mengatakan anggota KPU dam Bawaslu yang terpilih nanti harus merumuskan mekanisme yang lebih sederhana dan tetap menjamin kualitas Pemilu serta Pilkada.
Sementara itu, pemerintah juga harus menyiapkan mekanisme yang transparan untuk pengisian Pejabat (PJ) Kepala Daerah.
Hal ini dikarenakan ada 101 daerah yang akan dipimpin oleh PJ dan akan bertambah lagi 170 daerah di 2023 mendatang.
"Sistem yang transparan akan menghasilkan PJ yang cepat dan bisa menjalankan pemerintahan, sekaligus menjaga independensi dalam pemilu dan pilkada," tutur Mardani.
"Lalu mengenai usulan 120 hari masa kampanye dari KPU, saya cenderung setuju jika durasi tsb diperpendek menjadi 60-90 hari. Prinsip pemilu mudah & murah bagus jika diterapkan," ucap Mardani.
Namun, Mardani mengerti KPU perlu menyiapkan waktu kampanye yang lama sekaligus untuk membuat logistik untuk Pemilu 2024.
"Karena itu, jika keputusan memperpendek masa kampanye diputuskan, mesti disiapkan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik. Plus perkuat pola kampanye yang memperkuat edukasi publik," tandasnya.***