Network
"Pembiayaannya bagaimana, sebagian pakai anggaran. Yang Kedua, mereka bilang nanti dibiayai dengan jual kantor-kantor strategis negara, di Sudirman, depan Monas dijual disewain sama swasta, dan pembiayaan dari swasta," ujar Rizal Ramli.
Menurutnya, perusahaan real estate besar tidak akan tertarik berbisnis di Kalimantan Timur, karena mereka lebih baik membangun kota mandiri atau kota satelit di pulau Jawa.
Bahkan Rizal Ramli menyebutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini justru akan menarik hati BUMN China untuk memiliki proyek pembangunan di Kalimantan Timur.
"Nah, yang tertarik untuk itu adalah BUMN China untuk beli tanah di situ, bangun ibu kota baru tapi penghuninya itu siapa nanti? Rakyat mah gak mau pindah ke situ, penghuninya ngundang lagi pasti penduduk dari RRC buat jadi penduduk di situ," ungkapnya.
Baca Juga: Tolak Ibu Kota Negara Baru, HNW Sebut Pembahasan Super Cepat dan Tuai Kritik dari Walhi
Bahkan dengan tegas, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu mengatakan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur adalah ibu kota Beijing baru.
"Bisa jadi ibu kota baru, tapi itu ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru," tegasnya.
"Dampaknya apa? Tentu gubernur ibu kota Beijing baru ini, ya mohon maaf, temen-temen non pribumi lah," tambahnya.
Baca Juga: Sah Presiden Joko Widodo Pilih 'Nusantara' Sebagai Nama Ibu Kota Baru!
Lebih lanjut, Rizal Ramli juga menduga dampak jangka panjang yang terjadi karena pemindahan Ibu Kota Negara ini, yaitu presiden bisa terpilih dari rakyat non pribumi.
