Tolak Ibu Kota Negara Baru, HNW Sebut Pembahasan Super Cepat dan Tuai Kritik dari Walhi

- 16 Januari 2022, 22:06 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid tegas menolak pemidahan Ibu Kota Negara Baru karena pembahasannya super cepat dan menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid tegas menolak pemidahan Ibu Kota Negara Baru karena pembahasannya super cepat dan menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) /Foto: Seputar Tangsel/HO/

SEPUTARTANGSEL.COM- Rencana Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara mendapat penolakan dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. 

Penolakan Hidayat Nur Wahid atau biasa disapa HNW terhadap pemindahan Ibu Kota Negara juga sebagai representasi dari PKS yang sebelumnya menyebut pemindahan Ibu Kota baru belum ada urgensinya. 

Hidayat Nur Wahid melalui akun twitternya @hnurwahid dengan tegas menolak pemindahan Ibu Kota Negara Baru dengan menuliskan taggar Tolak Ibu Kota Baru dalam cuitannya. 

"#TolakIbukotaBaru," kata Hidayat Nur Wahid pada 16 Januari 2022. 

Baca Juga: Dinilai Salah Unggah Sirkuit Mandalika, Roy Suryo: Setelah Ferdinand dan Budiman, Kini Presiden Salah Sirkuit?

HNW menyebut alasan penolakannya karena pembahasan yang super cepat dan menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). 

Penolakan HNW bukan tanpa alasan. Ia mengingatkan pengalaman buruk pembahasan RUU Omnibuslaw yang juga dikerjakan superkilat yang hingga kini berbuah masalah. 

"Padahal sebelumnya sudah ada pengalaman buruk, RUU Omnibuslaw Ciptakerja yg dikerjakan super kilat, berbuah banyak masalah termasuk koreksi dari MK yang menilai “inkonstitusional terbatas”," ujar HNW.

HNW juga menyinggung penangkapan Bupati Penajam Paser Utara yang kena OTT KPK. 

"OTT terhadap Bupati Penajam Paser Utara mengisyaratkan banyak masalah di lokasi calon IKN," ujar HNW.

 

Baca Juga: Kemenkes Sebut Kasus Omicron Tak Bergejala, Zara Zettira: Tidak Usah Dites Maka Kau Tidak Divonis Covid-19

Sebelumnya DPP PKS melalui akunnya @PKSejahtera juga menyatakan menolak pemindahan Ibu Kota Negara. 

PKS menyebut pemindahan Ibu Kota Negara dikebut tanpa kajian yang serius sehingga mengancam masa depan lingkungan. 

"Pemindahan IKN dikebut tanpa kajian yang serius, mengancam masa depan lingkungan dan banyak ditentang masyarakat, akademisi, pencinta lingkungan, ekonom, dll," kata @PKSejahtera. 

Dalam penolakannya PKS juga menyebut hingga saat ini belum pernah ada penjelasan hasil studi kelayakan alasan terpilih Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, sebagai Ibu Kota.  ***

Editor: Tining Syamsuriah


Tags

Terkait

Terkini

x