Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Hingga Sabtu, 14 Januari 2022, Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1.054 kasus.
Angka kasus Covid-19 tersebut berpotensi naik lebih tinggi terutama di Provinsi DKI Jakarta.
Hal itu karena kasus Covid-19 berdasarkan data pemerintah didominasi wilayah Jawa dan Bali, terutama di Ibu Kota.
Berangkat dari persoalan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah siap menyebut vaksin booster atau dosis ketiga.
Menurut Luhut, percepatan vaksin booster sebagai langkah mitigasi untuk membendung terjadinya keparahan akibat penyebaran varian baru Omicron.
"Pemerintah akan melakukan akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat utamanya yang tinggal di wilayah Jabodetabek," ujar Luhut dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Minggu, 16 Januari 2022.
Baca Juga: Omicron Meningkat, Anggota DPRD DKI Jakarta Desak PTM Dihentikan Sementara
Luhut memprediksi, peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu, dia melanjutkan, kenaikan kasus di Jawa-Bali juga terlihat di Provinsi Jawa Barat dan Banten, mengingat wilayah tersebut masuk dalam bagian aglomerasi Jabodetabek.
Oleh karena itu, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000–2001 era Presiden RI Abdurrahman Wahid, itu menegaskan area publik harus diperketat.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Tutup 7 Sekolah karena Ditemukan Kasus Covid-19, Diantaranya Virus Omicron
Kata Luhut, hanya yang sudah divaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik.
"Teman-teman yang masih ada berapa juta orang belum vaksinasi dua kali di Jawa, Bali, supaya segera melakukan ini (vaksinasi)," sebut Luhut.
Pemerintah, Luhut menyampaikan, akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi, kabupaten dan kota yang belum mencapai 70 persen.
Baca Juga: WHO Sebut Omicron Lebih Jinak dari Delta, Tapi Berbahaya untuk Kelompok Ini
"Saya memohon khusus kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah di daerah-daerah yang dosis dua umum dan lansia masih di bawah 70 persen untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan terhadap varian Omicron," tutur Luhut.
"Saya ingatkan, Omicron adalah musuh kita bersama. Jadi jangan ada diskusi lagi ini itu," sambungnya.
Di sisi lain, Koordinator PPKM Jawa Bali itu mengatakan, pemerintah akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap pekan dan menghapus asesmen dwi mingguan.
Baca Juga: Luhut Prediksi Awal Februari Jadi Puncak Varian Omicron, Optimis Tak Setinggi Negara Lain
"Lonjakan kasus yang disebabkan oleh Omicron tetap dipantau. Saya menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan PPKM level sebagai basis pengetatan kegiatan bagi masyarakat," tutupnya.***
