Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 khususnya DKI Jakarta, sudah mencatutkan beberapa kandidat dan calon yang akan bersaing, seperti hal PDIP.
Begitu banyak kader yang dianggap berpontensi untuk menduduki kursi jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan pasti setiap partai politik sudah mempersiapkan itu semua.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedikitnya sudah memiliki beberapa nama kandidat yang akan diusung untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Ungkap Kriteria Capres PDIP, Tidak Hanya Elektoral Tinggi Saja
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ungkap kesiapan partainya untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Adapun dua nama yang santer dibicarakan dan memiliki potensi besar untuk bersaing yakni, Gibran Rakabuming Raka dan Tri Rismaharini.
Diketahui Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan Tri Rismaharini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).
Kendatipun, Hasto juga mengatakan partai PDIP memiliki banyak stok pemimpin yang mungkin bisa bersaing di Pilkada 2024, khususnya DKI Jakarta dua nama kuat.
"Banyak yang potensial. Yang sudah 2 periode misalnya Bu Risma. Ada Pak Hendar Prihadi di Semarang. Ada juga yang di Bali, I Made Agus Mayastra. Cukup banyak stok-stok pemimpin yang dimiliki oleh PDIP," sebut Hasto pada Minggu, 9 Januari 2022.
Dari semua kandidat yang dimiliki PDIP, justru Hasto mengatakan Tri Rismaharini dinilai sangat cocok untuk memimpin DKI Jakarta, dan bukan Gibran.
Baca Juga: Anies Baswedan Habis Masa Jabatanya Oktober 2022, Politisi PDIP Beri Sinyal Satu Nama
Karena menurutnya, Gibran Rakabuming Raka harus membuktikan terlebih dahulu kualitas kepemimpinannya di Surakarta.
"Harus menunjukkan kualitas kepemimpinan dalam mengubah Kota Surakarta," sebut Hasto dikutip SeputarTangsel.Com dari PikiranRakyat, Senin, 10 Januari 2022.
Terlepas dari itu semua, Hasto mengatakan siapapun calon kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, harus melewati persetujuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, karena semua kewenangan ada di tangannya.
Baca Juga: PDIP Kukuh Pertahankan Presidential Threshold, Refly Harun: Terlalu Lebay
"Bu Mega secara konstitusional memiliki kewenangan untuk menetapkan," sebut Hasto.***
