Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Presiden Jokowi mengingatkan kenaikan varian Omicron di Indonesia harus diantisipasi segera.
Untuk itu Jokowi mengharapkan kedisiplinan dari semua pihak, baik masyarakat maupun pajabatnya.
Dikutip Seputartangsel.com dari laman resmi setkab.go.id, Presiden Jokowi juga menyinggung pemberian diskresi atau pengecualian karantina.
Diskresi atau pengecualian karantina yang diberikan kepada pejabat dan pesohor ditetapkan berdasarkan ketetapan Ketua Satgas Covid-19.
“Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi, apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi," tegur Jokowi pada 3 Januari 2022.
Jokowi mengingatkan bahwa kasus varian Omicron hampir seluruhnya berasal dari kasus impor. Oleh karena itu, pengawasan ketat harus dilakukan pada pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri.
"Saya harapkan sekali lagi BIN, Polri yang menyangkut urusan karantina agar betul-betul diawasi betul,” wanti Jokowi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Presiden pada Senin 3 Januari 2022.
Jokowi juga mengingatkan dengan meningkatnya transmisi lokal kasus Omicron, prosedur mitigasi harus betul-betul disiapkan.
"Bulan Januari seluruh sektor sudah bergerak dengan aktivitas-aktivitasnya, baik utamanya yang besar yaitu di sektor pendidikan dan perkantoran,” tambah Jokowi.
Baca Juga: Kasus Varian Omicron Meningkat, Luhut: Mohon Teman-teman Sadar Kita Tak Lagi Beri Diskresi Karantina
Pemerintah terus mengencarkan pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19. Hingga saat ini cakupan vaksinasi telah mencapai 281 juta dosis baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua.
“Terus kita kejar sesuai dengan target yang telah kita berikan, sehingga segera kita bisa menyelesaikan baik dosis 1 maupun dosis 2. Karena stok vaksin, (informasi) yang saya terima dari Menteri Kesehatan, betul-betul kita pada posisi yang melimpah,” pungkas Jokowi. ***
