"Kalau nggak ada perbedaan pikiran, itu artinya nggak ada demokrasi. Jadi hal yang paling elementer dalam demokrasi adalah berbeda pikiran. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang menentangnya. Nah, pikiran kekuasaan pasti harus ada yang menentang," ujarnya.
Mantan Dosen filsafat Universitas Indonesia itu juga mengimbau Listyo Sigit Prabowo agar laporan terkait perbedaan pendapat tidak membebani polisi.
Menurutnya, tugas polisi adalah mengurus kriminal, bukan perbedaan pikiran.
"Saya kira itu yang mesti kita ucapkan dan kita titipkan kepada pak Kapolri supaya jaga perbedaan ini. Itu yang memungkinkan kita bisa melangkah maju dalam sistem demokrasi kita," tegasnya.***