Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku geram dengan orang kaya atau orang berduit yang meminta fasilitas karantina gratis usai bepergian dari luar negeri.
Luhut mengungkapkan seharusnya orang-orang kaya itu mengguakan dana pribadi untuk melakukan karantina secara mandiri di hotel sesuai aturan yang berlaku.
Bahkan, Luhut mengancam akan menindak orang-orang kaya yang meminta fasilitas karantina gratis di Wisma Atlet.
Baca Juga: Ini Cara Booking Hotel Karantina Mandiri untuk Hindari Mafia di Bandara Soetta dan Ketahui Tarif Resminya
Menanggapi pernyataan Luhut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta penjelasan.
Susi Pudjiastuti mempertanyakan aturan yang membolehkan para pejabat publik atau orang yang dianggap penting untuk karantina di rumah sendiri. Sementara, masyarakat umum tidak diperbolehkan.
Hal itu diungkapkan oleh Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter @susipudjiastuti pada Selasa, 21 Desember 2021.
"Mohon pencerahan, kenapa pejabat &orang penting boleh karantina di rumah sendiri ??Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri??" tulis Susi Pudjiastuti.
Baca Juga: Luhut Geram dengan Orang Kaya Pergi ke Luar Negeri Tak Mau Karantina di Hotel: Maunya Gratis
Dia juga mempertanyakan alasan diperbolehkannya pejabat berhemat atau menjadi pelit, sementara masyarakat biasa tidak diperbolehkan.
Pendiri Susi Air itu mengaku heran dengan cara karantina yang berbeda tersebut.
"Kenapa yg boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat/vip?? Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/pelit?? kenapa cara karantina berbeda," katanya.
Lebih lanjut, dia tidak habis pikir karena perbedaan muncul hanya didasarkan pada status seseorang, yaitu antara pejabat dan masyarakat.
Baca Juga: Aturan Karantina Berubah Lagi, Susi Pudjiastuti: Kenapa Aturan Begitu Mudah Berubah?
Padahal, menurutnya, tidak ada yang membedakan antara pejabat dan masyarakat karena virusnya sama, yaitu virus corona.
"Kenapa perbedaan itu ada karena yg sini pejabat & sono masyarakat, seingat sy virusnya sama," ujarnya.
Lantas, dia turut mengingat dan membandingkan mengenai aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah terkait antisipasi Covid-19 di Indonesia.
Mulai dari kewajiban naik pesawat harus tes PCR, sementara mobil tidak hingga kini orang dewasa ketika ingin bepergian wajib menunjukkan hasil antigen dan telah divaksin, sementara anak-anak harus tes PCR.
"Mayarakat mau gratis wajar, pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri, jadi ingat pesawat harus PCR, mobil tidak. sekarang orang tua sudah vaksin antigen cukup anak2 belum vaksin PCR," pungkasnya.***
