Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap kukuh mempertahankan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau presidential threshold.
Hal ini disampaikan oleh Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Menurutnya, presidential threshold 0 persen justru akan melahirkan demokrasi yang liberal dan tak terkendali.
Selanjutnya Deddy Yevri Hanteru juga mengatakan, presidential threshold 0 persen tidak menjamin nihilnya mahar politik.
Ia menegaskan, PDIP menerapkan komitmen tinggi untuk meniadakan mahar politik dalam setiap kontestasi politik.
Menanggapi hal ini, Pakar hukum tata negara Refly Harun pun turut berkomentar.
Refly Harun menilai, pernyataan Deddy terkait demokrasi liberal sangat berlebihan. Menurutnya, presidential threshold memang tidak menjamin murahnya mahar politik, tetapi setidaknya intrumen tersebut jauh lebih baik.
Baca Juga: PDIP Pasang Foto Hoegeng, JJ Rizal: Hugeng Nyusul Sukarno, Dihidupkan Lagi, Diam-diam Dikhianati
"Terlalu lebay kalau mengatakan, 'Wah nanti politik kita liberal, 0 persen tidak menjamin'. Memang tidak ada jaminan, tapi paling tidak instrumen ini jauh lebih baik," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 15 Desember 2021.
"In general, 0 persen jauh lebih baik dibandingkan 20 persen, 25 persen, tapi bukan berarti mutlak. Karena itu, kita menggunakan prinsip-prinsipnya. Karena prinsip demokrasi itu membuka fair competition," lanjutnya.
Ia memaparkan, di dalam sebuah sistem demokrasi, pemimpin tidak ditentukan oleh oligarki politik, melainkan oleh rakyat melalui partai politik.
Lebih lanjut, Refly menuturkan bahwa meskipun presidential threshold 0 persen bukanlah satu-satunya obat, tetapi hal tersebut membuat Pilpres menjadi lebih adil.
Pasalnya, apabila Pilpres ditentukan oleh persentase dukungan, hal tersebut melanggar konstitusi.
"Nol persen bukanlah satu-satunya obat, tetapi dia adalah cara untuk membuat Pilpres menjadi fair. Karena kalau misalnya ditentukan persentase dukungan padahal di konstitusi tidak ada, pertama melanggar konstitusi. Kedua, tidak fair pemilunya," tegasnya.***
