"In general, 0 persen jauh lebih baik dibandingkan 20 persen, 25 persen, tapi bukan berarti mutlak. Karena itu, kita menggunakan prinsip-prinsipnya. Karena prinsip demokrasi itu membuka fair competition," lanjutnya.
Ia memaparkan, di dalam sebuah sistem demokrasi, pemimpin tidak ditentukan oleh oligarki politik, melainkan oleh rakyat melalui partai politik.
Lebih lanjut, Refly menuturkan bahwa meskipun presidential threshold 0 persen bukanlah satu-satunya obat, tetapi hal tersebut membuat Pilpres menjadi lebih adil.
Pasalnya, apabila Pilpres ditentukan oleh persentase dukungan, hal tersebut melanggar konstitusi.
"Nol persen bukanlah satu-satunya obat, tetapi dia adalah cara untuk membuat Pilpres menjadi fair. Karena kalau misalnya ditentukan persentase dukungan padahal di konstitusi tidak ada, pertama melanggar konstitusi. Kedua, tidak fair pemilunya," tegasnya.***