Network
Menurut mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu, kritik yang kerap kali dilayangkan oleh sejumlah pihak kepada pemerintah merupakan wujud kegagalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghasilkan kesetaraan bagi warga negara.
Selain itu, Jokowi juga dinilai gagal dalam membuat diskusi publik yang berbasis kepada hak-hak konstitusional.
"Saya sering terangkan bahwa hal-hal semacam ini terjadi karena Presiden Jokowi gagal menghasilkan kesetaraan warga negara, gagal membuat percakapan publik itu berbasis pada hak-hak konstitusional. Kan itu intinya," ujarnya.
Rocky mengaku mengkritik Romo Benny dengan harapan agar Stafsus Dewan Pengarah BPIP itu dapat mengendalikan akal dan mulutnya pada hal-hal yang bersifat ideologis.
Lebih lanjut, salah seorang pendiri Setara Institute itu menduga bahwa pelaporan dirinya merupakan pengalihan isu dari skandal bisnis PCR yang menyeret nama sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi.
Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
"Ini juga mungkin pengalihan sementara. Tapi nanti juga polisi anggap 'Ah kenapa nggak PCR yang dilaporin?'. Iwan Sumule diperiksa sepuluh jam," tutur Rocky Gerung.
"Hal-hal yang sepele, yang nggak ada gunanya lapor-laporin, toh diskursusnya akan berlanjut terus," lanjutnya.
