Dia menuturkan, seorang politisi harus mampu berdiplomasi, bahkan melalui kalimat.
Salah seorang pendiri Setara Institute itu menjelaskan, Kemenag pada hakikatnya ditujukan untuk mengatur administrasi setiap orang yang beragama.
Lebih lanjut, Rocky meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa bertanggung jawab atas sikap menterinya dan menyikapi bantahan dari PBNU.
"Secara tata negara, Menteri Agama bertanggung jawab kepada Presiden dan Presiden bertanggung jawab atas kelakuan menterinya. Kan begitu," tutur Rocky Gerung.
"Kan PBNU secara jelas mengatakan Menteri Agama ini salah di dalam berkomentar. Maka mesti Pak Jokowi mengerti, salah maksudnya apa, di-reshuffle," sambungnya.
Dia menegaskan, hal ini adalah konsekuensi Presiden Jokowi yang telah memilih Yaqut Cholil Qoumas sebagai menterinya.***