Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Kader PDIP di Purworejo ikut mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024. Hal tersebut dianggap kader lain sebagai tindakan keluar barisan dan berisiko siap diberi sanksi hingga dipecat.
Albertus Sumbogo, Ketua DPC PDIP Purworejo yang juga ditunjuk sebagai Ketua Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Purworejo mengatakan, dia tidak bermaksud keluar barisan. Semua yang dilakukan hanya menyampaikan aspirasi masyarakat. Dia juga menginginkan Megawati sebagai Ketua Umum lebih obyektif dalam menentukan capres 2024.
Refly Harun, pakar hukum tata negara ikut menanggapi berita yang menginformasikan kader PDIP di Purworejo, Jawa Tengah ikut mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Menurutnya, jika Albertus dan lainnya di Purworejo diberi sanksi dan dipecat, bagaimana dengan kader PDIP di Malang?
Kader PDIP di Malang juga sebelumnya sudah mendeklarasikan Puan Maharani sebagai capres 2024. Keduanya sama, dilakukan sebelum ada keputusan dari Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.
"Bagaimana dengan kader PDIP di Malang yang deklarasikan Puan?" ujar Refly Harun sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa 2 Oktober 2021.
Pertanyaan tersebut dimaksudkan sebagai ketidakadilan. Hanya pendukung Ganjar yang diberi sanksi. Sementara tindakan sama yang dilakukan pendukung Puan Maharani tidak dipermasalahkan.
Selain itu Refly Harun menyebutkan aneh, partai tidak menerima aspirasi. Seharusnya partai menerima aspirasi. Soal diterima atau tidak, nanti diputuskan.
“Sangat aneh, sebuah partai melarang kadernya untuk menyampaikan aspirasi,” ujar Refli Harun.
Baca Juga: Kabar Sakit Dibantah, Keputusan Capres dan Cawapres 2024 Ada di Tangan Megawati
"Seharusnya tidak demikian. Nantinya, apakah aspirasi didengar oleh Megawati, ya terserah," sambung Refly.
Selanjutnya, Refly Harun yang kerap memberikan pendapatnya tentang kasus hukum, sosial, dan politik yang sedang hangat mengatakan, aneh jika nasib bangsa ditentukan oleh satu orang. Mekanisme partai dalam menentukan calon presiden seharusnya demokratis, misalnya melalui konvensi partai.
Namun Refly mengungkapkan, tidak ada partai politik di Indonesia yang demokratis dalam menentukan calon presiden. Dia mencontohkan: Nasdem masih tergantung dengan pendapat Surya Paloh, Golkar sudah menunjuk Airlangga tanpa konvensi, dan Gerindra sudah menggadang-gadang Prabowo kembali menjadi capres.
“Padahal jika mau konvensi partai, keren sekali PDIP. PDIP adalah satu-satunya partai yang sudah punya bekal untuk maju mengajukan pasangan capres dan cawapres,” kata Refly Harun.
Baca Juga: Ngabalin Bilang Otak Rizal Ramli Septic Tank, Refly Harun: Seolah Hidup Itu Hanya Jabatan
“Kalau saya boleh berharap, saya ingin dua-duanya jadi capres (Puan dan Ganjar-red), bersama calon lain. Biar rakyat yang menentukan siapa capresnya,” pungkas Refly Harun. ***
