Fahri Hamzah Sindir Mensos Risma: Berlaku Wajarlah Tanpa Dibuat-buat, Tapi Mendapat Pujian karena Bermanfaat

- 4 Oktober 2021, 13:42 WIB
Fahri Hamzah sindir perilaku Mensos Risma yang marah-marah dan berteriak saat rapat
Fahri Hamzah sindir perilaku Mensos Risma yang marah-marah dan berteriak saat rapat /Foto: Instagram/@fahrihamzah /

 

SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah sindir sejumlah perilaku pejabat publik.

Sindiran tersebut ditulis Fahri Hamzah setelah ramai video Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Bu Risma marah-marah saat sedang rapat dengan pejabat Gorontalo.

Dalam video tersebut, Tri Rismaharini terlihat berteriak kepada seseorang.

Baca Juga: Mensos Risma Sapu Halaman Makam Syekh Burhanuddin di Sumbar, Nicho Silalahi: Dia Ga Ngerti Konsep Leadership

"Tak tembak kamu ya, tak tembak kamu," teriak Tri Rismaharini.

Menanggapi hal ini, Fahri Hamzah mengimbau agar seluruh tindakan pejabat publik harus dapat didiskusikan dan dijelaskan, baik yang marah maupun yang ramah.

"Semua tindakan pejabat publik harus bisa didiskusikan dan juga hrs bisa dijelaskan..baik yg marah maupun yg ramah… baik yg nyapu juga yg nyabu…," tulis Fahri, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Fahrihamzah pada Senin, 4 Oktober 2021.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu pun menganalogikan kehidupan para pejabat publik dengan ikan hias.

Baca Juga: Mensos Risma Didesak Mundur Hingga Diminta Dites Kejiwaan Gara-gara Hal Ini

Karenanya, dia meminta agar para pejabat berperilaku wajar dan tanpa dibuat-buat.

Pasalnya menurut Fahri, yang terpenting adalah perilaku tersebut dapat menuai pujian karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat.

"Kalian itu hidup dalam akuarium. Berlaku wajarlah seperti ikan hias, tanpa dibuat2 tapi mendapat pujian karena indah dan manfaat," tegasnya.

Baca Juga: Mensos Risma Lagi-lagi Kepergok Marah dan Berteriak di Hadapan Publik, Refrizal: Harus Dites Kejiwaannya

Sebagai informasi, sebelumnya Mensos Risma diketahui marah dan berteriak saat tengah rapat dengan sejumlah pejabat Gorontalo.

Hal tersebut disebabkan berbedanya data Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaporkan daerah setempat dengan laporan yang diberikan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).

Sejumlah data diketahui dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki rekening dengan saldo Rp0.***

Editor: Harumbi Prastya Hidayahningrum


Tags

Terkait

Terkini