Network
KontraS juga meminta agar Polri dan TNI bersama-sama mengedepankan prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta menggunakan cara-cara yang bermartabat untuk merespons persoalan kebebasan berpendapat di Indonesia.
"Kapolri @DivHumas_Polri memerintahkan jajaran dibawahnya untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam upaya menyikapi kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: Rizal Ramli Sebut Jokowi Layak Dipenjara, Ruhut Sitompul: Kau yang Lebih Layak Dipenjara
"Negara melalui Polri maupun TNI harus tetap mengedepankan prinsip hukum dan HAM, menggunakan cara-cara yang bermartabat dalam merespon persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia," sambungnya.
KontraS menilai, upaya pemerintah untuk membatasi kebebasan warga negara untuk berpendapat justru akan mencederai penyampaian kritik yang dilakukan oleh masyarakat.
Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah.
"Pendekatan keamanan, seperti penangkapan sewenang-wenang, kritik berujung UU ITE, pembungkaman, dan lain-lain justru akan semakin mencederai upaya penyampaian kritik yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan pada pemerintahan," pungkasnya.***
