Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) disebut masih alergi terhadap berbagai kritikan yang disampaikan oleh masyarakat.
Bukan tanpa alasan, KontraS mengungkapkan setidaknya ada 26 kasus pembatasan kebebesan berekspresi sejak Januari 2021 di masa pemerintahan Jokowi. Di antaranya yaitu penghapusan mural, persekusi pembuat konten, penangkapan kritik PPKM, hingga penangkapan berdasarkan UU ITE.
Menurut KontraS, fakta tersebut sangat berbeda dengan pernyataan Jokowi sebelumnya yang meminta agar masyarakat aktif untuk pemerintah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Dikritik, KontraS Malah Sebut Pemerintah Mulai Otoriter
"Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo masih alergi dengan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh warganya. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan Presiden untuk mempersilakan kritik, tapi tidak menjamin ruang dan bentuk ekspresi kritik warga negara," tulis KontraS, dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @KontraS pada Selasa, 14 September 2021.
Karenanya, KontraS mendesak agar Presiden Jokowi dapat menjamin ruang ekspresi dan kritik bagi setiap warga negara, serta memberikan arahan tegas kepada para aparat untuk tidak membungkam segala bentuk ekspresi warga negara.
"Oleh karena itu, KontraS mendesak:
Presiden @jokowi menjamin tiap bentuk ruang dan ekspresi kritik warga negara dengan memberikan arahan tegas kepada alat negara untuk tidak mudah membungkam segala bentuk ekspresi warga negara," ujarnya.
Selain itu, KontraS meminta agar Kapolri, Jenderal Polri Listyo Sigit Prabowo agar memerintahkan seluruh jajarannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.
KontraS juga meminta agar Polri dan TNI bersama-sama mengedepankan prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta menggunakan cara-cara yang bermartabat untuk merespons persoalan kebebasan berpendapat di Indonesia.
"Kapolri @DivHumas_Polri memerintahkan jajaran dibawahnya untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam upaya menyikapi kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: Rizal Ramli Sebut Jokowi Layak Dipenjara, Ruhut Sitompul: Kau yang Lebih Layak Dipenjara
"Negara melalui Polri maupun TNI harus tetap mengedepankan prinsip hukum dan HAM, menggunakan cara-cara yang bermartabat dalam merespon persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia," sambungnya.
KontraS menilai, upaya pemerintah untuk membatasi kebebasan warga negara untuk berpendapat justru akan mencederai penyampaian kritik yang dilakukan oleh masyarakat.
Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah.
"Pendekatan keamanan, seperti penangkapan sewenang-wenang, kritik berujung UU ITE, pembungkaman, dan lain-lain justru akan semakin mencederai upaya penyampaian kritik yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan pada pemerintahan," pungkasnya.***
