Network
Baca Juga: Benda Mirip Bom di Bekasi Dipastikan Bukan Bahan Peledak, Polisi Buru 3 Orang
Denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap. Jika tidak, maka harta benda Juliari akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
Majelis hakim juga mencabut hak politik Juliari.
“Menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” ujar Hakim Damis menambahkan.
Dalam putusannya, majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Baca Juga: Crush dan Joy Red Velvet Kencan Usai Proyek Duet, Intip Penyanyi Wanita yang Pernah Kolaborasi
“Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria. Ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan, menyangkal perbuatannya,” ujar anggota majelis hakim, Yusuf Pranowo di saat yang sama.
Hal lain yang memberatkan, adalah perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam, yaitu wabah Covid-19.
Sementara itu hal yang meringankan terdakwa, yaitu belum pernah dijatuhi pidana, bersikap kooperatif, dan sudah cukup menderita karena dicaci dan dihina masyarakat. ***
