Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan, data kematian akibat Covid-19 bukan dihapus sebagai asesmen Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut Jodi Mahardi, pemerintah tidak memakai data kematian akibat Covid-19 hanya sementara karena ada ketidaksesuaian data kematian dengan situasi riil di lapangan.
Data kematian akibat Covid-19 tersebut menurut Jodi Mahardi akan kembali digunakan sebagai bagian dari analisis dan evaluasi kebijakan PPKM setelah adanya perbaikan.
Baca Juga: Kabar Baik Subsidi Gaji Cair Hari Ini Tapi Website Malah Tidak Bisa Diakses
“Kami temukan ada input data (kematian, red.), akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang. Sementara banyak juga angka kematian yang ditumpuk-ditumpuk atau dicicil laporannya sehingga terjadi bias atau distorsi, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," kata Jodi dikutip dari Antara, Kamis, 12 Agustus 2021.
Jodi menuturkan bahwa saat ini pemerintah telah menurunkan tim khusus yang bertugas memperbaiki sistem input data kematian Covid-19 di Indonesia.
"Nanti kami akan input lagi data kematian, jika data sudah rapi, sementara ini kami menggunakan lima indikator lain untuk assessment (penilaian, red.) seperti bed occupancy ratio (tingkat keterisian tempat tidur di RS, red.), kasus konfirmasi, perawatan di RS, tracing, testing (pelacakan dan pemeriksaan, red.), dan kondisi sosial ekonomi masyarakat," tutur Jodi.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mengeluarkan data kematian akibat Covid-19 sebagai indikator penentuan level PPKM.
Menurut Luhut, dikeluarkannya data kematian tersebut karena ada masalah dari pendataan, dari akumulasi kasus kematian beberapa minggu sebelumnya.
