Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Pemerintah kemungkinan akan mulai melonggarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin 26 Juli 2021 besok.
Hal itu didasari data terjadinya tren penurunan penambahan kasus harian Covid-19 sejak pekan pertama pemberlakuan PPKM Darurat.
Presiden Jokowi pada Selasa, 20 Juli 2021 mengungkapkan, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta Wali Kota dan Bupati Berasumsi Seluruh Jateng PPKM Level Tinggi
Tren menurun pada penambahan kasus Covid-19 tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Minggu, 25 Juli 2021.
Kendati begitu, Luhut Binsar Pandjaitan meminta tren penurunan mobilitas dan aktivitas untuk tetap dan harus dipertahankan karena angka kematian masih relatif tinggi.
“Saya minta pada teman-teman sekalian, meskipun ada penurunan dibandingkan dengan minggu pertama penerapan PPKM, tren penurunan mobilitas dan aktivitas tetap harus dipertahankan,” katanya, dikutip dari laman Kemenko Marves pada Minggu, 25 Juli 2021..
Menurutnya, dengan mempertahankan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat maka turut mendorong penurunan penambahan kasus Covid-19 yang didasari pada variabel laju transmisi kasus, respon kesehatan, dan kondisi sosiologis masyarakat.
“Dengan menggunakan dasar tersebut, akan menjadi bahan evaluasi penurunan level PPKM pada suatu daerah,” ucap Menko Luhut.
Menko Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa telah terlihat tren penurunan indeks komposit yang signifikan pada wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Menurutnya, sebagian besar wilayah telah melewati puncak kasus dan mulai mengarah pada penurunan kasus Covid-19. Namun, dirinya masih mengkhawatirkan tingginya angka kematian yang tetap harus diwaspadai.
Baca Juga: Luhut Akui Sulit Tangani Covid-19, Gus Umar: Pak Jokowi, Biar Rektor UI yang Gantikan Opung
“Terkait Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, saya minta buatkan laporan khusus penyebab tingginya angka kematian. Berikan juga, usulan upaya untuk menurunkan angka kematian tersebut,” katanya.
Sementara itu, upaya penurunan kasus di kawasan industri, Luhut Binsar Pandjaitan meminta laporan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan bahwa pihak industri diwajibkan melakukan pelaporan berkala terkait penerapan protokol kesehatan. Perusahaan yang tidak melakukan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi.
Baca Juga: Faisal Basri ke Luhut Binsar Pandjaitan: Kok Tak Kapok-kapok Obral Istilah?
Artikel ini telah tayang di Pikiran-rakyat.com dengan judul: "Nilai Kasus Baru Alami Penurunan, Luhut Binsar Pandjaitan: Bahan Evaluasi Level PPKM"
Ia menjelaskan bahwa penerapan protokol kesehatan yang wajib dimiliki, yaitu adanya Satgas Covid, tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan di tempat kerja, menyusun panduan kedatangan dan kepulangan pegawai, pengaturan shift dan aktivitas lain yang mengakibatkan kerumunan, serta melarang pekerja yang sakit untuk bekerja.
“Saya minta kalau ada yang sakit langsung dites aja. Kalau ada pekerja yang ada indikasi juga, langsung dilakukan pengecekan aja,” ucap Menko Luhut merespon aturan yang wajib dilakukan pihak pengusaha.
Luhut juga meminta seluruh Kepala Daerah di wilayah Jawa dan Bali untuk terus memperketat dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan. *** (Mutia Yuantisya/Pikiran-rakyat.com)
