Sentil Ferdinand Hutahaean Soal Tuduhan Korupsi Proyek Jalur Sepeda, TGUPP: Masih Ada yang Percaya Omongannya?

- 7 Juli 2021, 17:52 WIB
Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), DKI Jakarta Tatak Ujiyati menanggapi atas tuduhan yang dilayangkan oleh Politisi Ferdinand Hutahaean soal kasus dugaan korupsi proyek jalur sepeda Thamrin-Sudirman
Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), DKI Jakarta Tatak Ujiyati menanggapi atas tuduhan yang dilayangkan oleh Politisi Ferdinand Hutahaean soal kasus dugaan korupsi proyek jalur sepeda Thamrin-Sudirman /Foto: Tangkap Layar/ Twitter/@tatakujiyati/

SEPUTARTANGSEL.COM - Tuduhan yang dilayangkan oleh Politisi Ferdinand Hutahaean kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait adanya kasus dugaan korupsi proyek jalur sepeda Thamrin-Sudirman yang kini menjadi perbincangan publik.

Pasalnya, Ferdinand Hutahaean menduga adanya kejanggalan dalam pengerjaan proyek jalur sepeda Thamrin-Sudirman yang telah menghabiskan dana anggaran sebesar Rp28 miliar.

Mantan Politisi Partai Demokrat itu pun meminta pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera memeriksa Anies Baswedan dan mengaudit anggaran proyek tersebut.

Baca Juga: KPK Tagih Pemprov DKI Jakarta Beberkan Dana Bansos Covid-19, Ferdinand Hutahaean: Anies Baswedan, Panik Enggak

Namun, tuduhan yang menyeret nama Mantan Menteri Pendidikan dan Budaya itu rupanya mendapatkan respons dari Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), DKI Jakarta, Tatak Ujiyati

Hal ini disampaikan oleh Tatak Ujiyati melalui akun Twitter pribadinya @tatakujiyati pada Rabu, 7 Juni 2021.

"Ada yang mempersoalkan anggaran jalur sepeda kemahalan. Boleh saja. Tapi kita harus tahu di negara kita ini ada sistem check & balance. Program-program pemda tak melulu ditentukan ol OPD, apalagi oleh gubernurnya," tutur Tatak Ujiyati, seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @tatakujiyati.

Baca Juga: Anies Baswedan Laporkan Situasi Kasus Covid-19, Ferdinand: Tak Punya Kapasitas Pemimpin, Hanya Bicara!

Menurut Tatak Ujiyati, program-program yang disusun secara bottom up merupakan usulan yang berasal dari warga melalui musrenbang atau turunan dr janji kampanye kepala daerah.

Halaman:

Editor: Taufik Hidayat


Tags

Terkait

Terkini