Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Lambatnya proses pencairan anggaran pembiayaan pemerintah dalam program isolasi mandiri di hotel direspon Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran.
PHRI pun setuju jika program isolasi mandiri dihentikan ketimbang terus merugi karena tertundanya pembayaran oleh pemerintah.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menjelaskan, pihaknya saat ini telah menanyakan masalah piutang yang belum tertagih kepada pemerintah.
Baca Juga: Varian Baru Delta Covid-19 Paling Banyak Menyebar di Indonesia, Kenali Gejalanya
"Respons kami lebih kepada menanyakan tagihan yang belum terbayar. Tapi kalau belum ada kepastian tentang pembayaran, memang itu langkah yang paling bagus," ujarnya seperti dikutip SeputarTangsel.com dari Antara.
Menurut Maulana, masalah pembayaran menjadi hal yang sensitif saat ini bagi industri jasa perhotelan. Terlebih ditengah hantaman Covid -19 yang meluluh lantahkan hampis seluruh sektor perekonomian dunia.
Maulana menilai, adanya program fasilitas isolasi mandiri di hotel untuk pasien tanpa gejala, penginapan tenaga kesehatan, maupun karantina repatriasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan program yang membantu bisnis hotel untuk mendapatkan demand.
Baca Juga: Anggaran Habis, Pemerintah Hentikan Pembiayaan Isolasi Mandiri Covid-19 di DKI Jakarta
Namun, jika masih ada kendala dalam hal pembiayaan, kata Maulana, masalah sekecil apapun terkait pendapatan yang menjadi kebutuhan utama akan sangat berdampak pada biaya operasional hotel.
