Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kasus kudeta Partai Demokrat mulai hilang dari pembicaraan publik. Kudeta yang berakhir dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) telah memilih Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Namun hingga detik ini, Moeldoko mengaku tidak melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tawaran jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB itu.
Baru-baru ini, Moeldoko akhirnya membeberkan alasannya yang tak kunjung melapor ke Jokowi perihal posisi Ketua Umum tersebut.
Baca Juga: Jadwal Acara TV di RCTI Hari Ini, Senin 3 Mei April 2021, Apa Terjadi Selanjutnya di Ikatan Cinta?
Moeldoko sebelumnya mengatakan bahwa sempat berbincang dengan Presiden Jokowi. Dalam perbincangan itu Jokowi mengatakan kalau Moeldoko punya hak politik.
"Dalam sebuah perbincangan dengan Pak Presiden (Jokowi), beliau pernah mengatakan Pak Moeldoko punya hak politik," kata Moeldoko dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Senin 3 Mei 2021.
Sudah merasa memiliki hak politik sebagaimana yang dikatakan Jokowi padanya, tindakan dalam kasus kudeta Partai Demokrat, Moeldoko merasa sudah berada di posisi yang benar.
Baca Juga: Digemari Penonton, Perusahaan Disney Coba Hidupkan Baby Groot
"Saya mempunyai hak politik untuk melakukan sesuatu yang saya yakini benar," kata Moeldoko.
"Saya pikir nggak ada masalah sepanjang saya seorang profesional yang tidak pernah terganggu dengan pekerjaan saya," imbuhnya.
Meoldoko juga meyakini sudah bekerja dengan baik sebagi KSP yang diemban saat ini dan tanpa ada permasalahan apapun.
Baca Juga: Angka Kasus Covid-19 Menurun, Presiden: Jangan Merasa Sudah Aman. Belum!
"Hal-hal di luar jangan sampai mengganggu hal-hal yang saya lakukan (di KSP). Dan selama ini saya bekerja oke-oke saja, dan nggak ada masalah," ujarnya.
Sementara perihal langkah melapor kepada Jokowi terkait dirinya yang menerima tawaran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko mengatakan hal itu beda konteksnya.
Moeldoko tidak ingin membebani presiden dengan memberitahukan bahwa dirinya menerima pinangan sebagai nahkoda Demokrat versi KLB.
Baca Juga: Messi Berhasil Membuat Barcelona Tetap Mempunyai Kans Juara La Liga
"Kan nggak boleh kita membebani presiden, kita harus memisahkan kepentingan pribadi dengan institusi, nggak boleh campur aduk gitu," tuturnya.
Lebih lanjut, Moeldoko pun menegaskan bila dirinya tidak sedikit pun ingin mencari jabatan (Ketum Demokrat) itu.
"Kita nggak mau lah nyari-nyari. (Soal saya dipilih) semua (figur) mempunyai bargaining position. Itu bisa menjadi tolak ukur dalam sebuah pilihan-pilihan strategic," katanya.
Baca Juga: Satgas Penanganan Covid-19 Tegaskan Larangan Mudik Lokal di Hari Raya Idul Fitri
"Pasti ada sebuah kalkulasi (kenapa memilih saya)," kata Moeldoko menambahkan.***
