Politisi Demokrat Jagokan Fahri Hamzah Gantikan Moeldoko Jadi KSP, Netizen: yang Ngebet Banget Sih Ngabalin

- 8 April 2021, 08:46 WIB
Fahri Hamzah.*
Fahri Hamzah.* //instagram.com/@fahrihamzah

SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution menjagokan Fahri Hamzah dan Ali Mochtar Ngabalin untuk menggantikan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Hal ini dia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya @syahrial_nst pada hari Rabu, 7 April 2021 kemarin.

"Makin yakin, tengah terjadi perebutan kekuasaan di KSP. Saya msh jagokan @Fahrihamzah dan Ali Ngabalin mengganti Moeldoko," tulis Syahrial.

Baca Juga: Gibran Dikunjungi Ahok, Kasih Masukan Seperti Ini

Baca Juga: TMII Diambilalih Pemerintah, Fadli Zon Ingatkan Kemensetneg Agar Tidak Menjualnya untuk Bayar Utang Negara

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat itu mengatakan, kewibawaan Moeldoko sudah memudar.

Dia beralasan, kepudaran kewibawaan mantan Panglima TNI itu diakibatkan keterlibatannya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

"Kewibawaan KSP sdh memudar, Demokrat lbh seksi di mata Moeldoko," ujarnya.

Baca Juga: Begini Cara Menhub Budi Karya Sumadi Cegah Masyarakat untuk Mudik Lebaran 2021

Baca Juga: Ketua KPK Serahkan Aset Hasil Rampasan Korupsi ke Kementerian Agama, Segini Totalnya

Menanggapi cuitan tersebut, sejumlah netizen mengatakan bahwa Ali Mochtar Ngabalin lah yang lebih ngebet menjadi KSP menggantikan Moeldoko.

"Yang ngebet banget sih Ngabalin, kalau bang Fahri kayaknya tdk berminat, tapi jika ingin memperbaiki dari dalam kayaknya sayang jika menolak andai ditawari jabatan tsb," kata akun @sanikomputer_id.

"Kalo aku jagokan Ngabalin bang," ujar akun @PresidenKopi.

Baca Juga: Presiden Ajak LDII Lakukan ini Untuk Tingkatkan Toleransi Dalam Beragama

Baca Juga: Wacana Perubahan Skor, Rionny Mainaky Sudah Menyiapkan Program Latihan Khusus

Diketahui, sebelumnya Moeldoko masih mengatasnamakan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat saat mengucapkan berbela sungkawa atas bencana alam di NTB dan NTT.

Padahal, Partai Demokrat versi KLB sudah resmi ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) beberapa waktu lalu.***

Editor: Harumbi Prastya Hidayahningrum


Tags

Terkait

Terkini