Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Moeldoko ramai-ramai didesak mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), pasca ditunjuk jadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) menggantikan Agus Harimurti Yudhonono (AHY) beberapa waktu lalu.
Salah satunya adalah Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago.
Dia meminta agar KSP Moeldoko mundur agar Presiden Joko Widodo tidak terus terseret dalam kisruh Partai Demokrat.
Baca Juga: Kemenag Telah Menyusun Skenario Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun Ini, Apa Saja?
Baca Juga: Amien Rais Sebut Ada Wacana Jokowi 3 Periode Dibantah Tjahjo Kumolo, PKB Mendukung Amandemen UUD 45
Selain Irma, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh juga menyatakan keprihatinannya terkait kisruh Partai Demokrat yang menyeret nama KSP itu.
Menanggapi hal ini, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa setiap kejadian politik yang berkaitan langsung dengan interelasi partai politik antara kekuasaan dan pihak posisi pasti akan berkaitan dengan mereka yang ada di lingkar kekuasaan.
"Kalau Demokrat diambil alih oleh Moeldoko lalu menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, di sisi pemerintahan Jokowi sharing powernya memang akan besar seperti yang sudah saya katakan. Sementara di sisi non Istana ya hanya tinggal PAN dan PKS. PAN kita tahu, most of the time itu adalah 'good boy' bagi pemerintahan Jokowi, ya tinggal PKS," kata Refly dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 15 Maret 2021.
