Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menurut data lembaga Indikator Politik, berdasarkan survei yang dilakukan pada Desember 2020 lalu, ada sekitar 43 persen orang yang tidak percaya vaksinasi Covid-19.
Persentase jumlah tersebut hanya turun sebanyak 2 persen setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) divaksin pertama kali di Istana Negara, Jakarta pada 13 Januari 2021 lalu.
Menurut Pengamat Politik, Rocky Gerung hal itu terjadi karena adanya keblunderan di kubu PDIP.
Baca Juga: Diduga Ada Tindakan Korupsi Dalam Pembangunan Stadion Mandala Krida, KPK Periksa 6 Orang Saksi
Baca Juga: Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Dibatalkan Akibat Banjir, PT KAI: Pelanggan Bisa Refund Tiket
Pasalnya meski langkah Jokowi sudah bagus karena bersedia menjadi orang yang pertama kali divaksin, tetapi di sisi lain salah satu Kader PDIP di DPR RI, Ribka Tjiptaning justru ogah divaksinasi.
Selain itu, persoalan lain seperti banjir juga dianggap mungkin membuat masyarakat lupa akan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Jokowi.
Secara lebih lanjut, ketidakpercayaan publik kepada Jokowi adalah hal yang berbahaya karena masalah vaksinasi adalah persoalan hidup dan mati manusia.
Baca Juga: Selain China, Turki Juga Ingin Berdamai dan Mengajak Kerjasama dengan AS, Ada Apa?
Baca Juga: Surat-Surat Kendaraan Ikut Jadi Korban Banjir, Polda Metro Jaya Kasih Solusi Nih
"Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah betul-betul menurun dan ini sangat berbahaya," kata Rocky Gerung, seperti dikutip Seputartangsel.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 22 Februari 2021.
"Jadi kita hanya ingin ambil poin itu untuk memperlihatkan bahwa bahkan di dalam hal yang paling fundamental, yaitu kesehatan, rakyat tidak percaya pada permintaan Presiden. Atau rakyat tidak percaya dengan policy negara," imbuhnya.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu juga membandingkan langkah Jokowi dengan Mahatma Gandhi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Anggota Ombudsman Periode 2021 hingga 2026, Ini Dia Nama-namanya
Baca Juga: Bulan Ramadhan, Vaksinasi Covid-19 Tetap Dilakukan Meski Penyuntikan pada Malam Hari
Menurutnya, dignitas manusia bisa hilang ketika kebijakan publik tidak berpihak kepada dignitas atau martabat manusia, namun kepada kalangan atas.
"Orang lalu mulai curiga, jangan-jangan vaksin ini hanya untuk kepentingan ekonomi konglomerat, hanya untuk kepentingan distributor dan importir tingkat tinggi. Jadi rakyat menunggu semacam gandhian trusteeship yang seharusnya diucapkan terus-menerus dan dibuktikan oleh kekuasaan," ujar Rocky.
Rocky menuturkan apabila kekuasaan gagal dalam memperoleh dukungan demi dignitas manusia, maka legitimasi akan turun drastis.
Baca Juga: Angka Kematian Hampir Tembus Setengah Juta Jiwa, Joe Biden dan Kamala Haris Akan Lakukan Hal Ini
Baca Juga: China Tiba-tiba Minta Damai dan Mengaku Tidak Berniat Menantang AS, Tiongkok Menyerah?
Hal ini terjadi kepada Jokowi di mana legitimasi Presiden sudah habis ketika masih banyaknya penolakan vaksinasi yang dilakukan oleh masyarakat, meski Jokowi telah mengambil risiko untuk divaksinasi sekalipun.
Kemudian, Rocky juga berpendapat bahwa kondisi seperti ini harus dijadikan pembelajaran bahwa kebijakan publik berkaitan dengan etika publik.
Apabila etika publik hilang, maka kebijakan publik menjadi tidak efektif lagi.
Hal ini juga diperparah dengan minimnya persuasi yang baik dari Istana kepada rakyat.
Oleh karenanya, Rocky meminta agar Jokowi belajar dari Gandhi untuk menjadi pemimpin yang baik karena dukungan publik memerlukan kerelaan, bukan dengan paksaan.***
