Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma dikritik oleh forum ketua RT-RW di Jakarta yang akan membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi gelandangan, pemulung, pengamen, dan kelompok marjinal.
Rencana Risma itu, baru-baru ini yang disampaikan bahwa dia akan membuatkan KTP untuk 1.600 gelandangan atau marjinal.
Selain itu, Risma juga berencana membuatkan Kartu kredit bagi gelandangan tersebut.
Baca Juga: Cek Rekening Sekarang Juga, BST Rp300 Ribu Cair Januari 2021, Lihat Daftar Penerima di Link Ini
Para ketua RT-RW di Jakarta menilai bahwa Risma hanya bikin gaduh dan meminta untuk dihentikan.
Tidak hanya para Ketua RT-RW, pengamat politik Rocky Gerung juga memberi komentar atas tindakan Risma.
Rocky meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur menterinya yang juga satu naungan partai yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp2,4 Juta dari Kemnaker Dicairkan pada 2021, Cek Link Ini Secara Berkala
"Mestinya presiden sudah tegur menteri itu, kan udah satu bulan gak berubah cara berpikir Risma itu, itu kacaunya," ucapnya.
Menurutnya jika Risma sudah ditegur oleh para RT-RW di Jakarta, seharusnya Jokowi bisa bertanggung jawab atas kelakuan menteri pilihannya itu, serta mengingatkan Mensos agar fokus dengan tugasnya sebagai menteri.
"Presiden mesti malu dong, masa RT RW negur mensos, atasan mensos kan Presiden Jokowi," tuturnya, seperti dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 18 Januari 2021.
Baca Juga: Waw, Telkomsel Beri Hadiah iPhone 12 dan Pulsa Total Rp4 Juta, Caranya Mudah Sekali
Walaupun Risma terkenal dengan kehendaknya untuk langsung bertatap muka dengan kemiskinan, Rocky Gerung menegaskan, karena sudah menjadi menteri seharusnya yang diurus adalah setingkat nasional bukan hanya DKI Jakarta.
Mantan Wali Kota Surabaya tersebut juga diminta fokus terhadap penyelenggaraan kebijakan Kemensos ke depannya dan jangan sampai fokusnya malah terganggu dengan tindakan-tindakan yang justru bukan bagian dari tugas Risma.
"Jadi bayangkan kejengkelan dari RT-RW yang menganggap bahwa kok menteri bisa sekonyol itu cara berpikirnya kan," ucapnya.
Baca Juga: Sarinah Menyimpan Benda Cagar Budaya yang Sangat Artistik, Begini Penampakannya
Baca Juga: Hingga 17 Januari, 10 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan Terendam Banjir
Lebih lanjut soal KTP, Rocky Gerung menyampaikan, tidak ada kaitannya antara KTP dengan status gelandangan orang tersebut.
"Orang jadi gelandangan bukan karena gak punya KTP, orang jadi gelandangan karena relasi sosial ekonomi yang timpang," tuturnya.
"Jadi bu Risma ngapain ngurusin yang begituan, emang kalau udah dikasih KTP langsung berhenti jadi gelandangan? jadi poinnya itu selalu kita mau bahas, menteri itu tugasnya adalah membuat dan membaca kebijakan serta merevisi eksternalitas dari kebijakan itu, faktor-faktor yang mengganggunya," sambungnya.
Baca Juga: Akan Dilantik Sebagai Wakil Presiden AS, Kamala Harris Memilih Mengundurkan Diri
Baca Juga: Heboh, Bule Amerika Tinggal di Bali Illegal Malah Unggah Begini
Rocky Gerung justru menduga, Risma tak memiliki pengetahuan soal kebijakan-kebijakan sosial sehingga ditutup-tutupi dengan aksi blusukannya di DKI Jakarta.
"Kalau kita kurang pengetahuan jadinya begini, karena kemampuan untuk membaca persoalan tidak didasarkan pada metodologi itu. Ini hanya karena simpati rasa kasihan, loh semua orang kasihan kepada kemiskinan, tetapi penyelesaiannya bukan dengan memberi dia status, melalui KTP," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Forum RT-RW, H. Moh. Irsyad menyayangkan tindakan Risma yang menurutnya bisa ditafsirkan sebagai kegagalan Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Waduh, Kabar Mengejutkan Soal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12, Simak Baik-baik
Baca Juga: Mantan Komisionernya Ungkap Fakta Pelanggaran Komnas HAM, Musni Umar: Sejak Awal Saya Meragukan
“Kita ketahui bahwa target Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pembuatan e-KTP bagi seluruh warga negara adalah tahun 2018 atau sudah lewat 3 tahun lalu. Artinya seharusnya saat ini seluruh warga negara sudah ber e-KTP dan itu berlaku nasional," tuturnya.
Jadi menurutnya, kalau ada Menteri Sosial sampai turun tangan membuatkan e-KTP walaupun itu untuk kelompok tertentu, berarti Kemendagri dianggap gagal Risma.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Umum Forum RT-RW Andi Meinar Pane yang berharap Risma tidak terlalu sering membuat gaduh di DKI Jakarta dan bekerja sesuai tupoksi.
Baca Juga: Listyo Sigit Prabowo Ditunjuk Jadi Kapolri, Ternyata Ini yang Akan Terjadi Kepada Masyarakat
“Ibu Risma gak usah buat gaduhlah. Seolah-olah menjadi malaikat bagi gelandangan, tetapi justru menambah masalah bagi DKI Jakarta. Jangan karena Syahwat Politik 2022 segala cara dilakukan utk menarik simpatik warga DKI buat dirinya. Dengan menabrak segala aturan. Ini namanya memperkosa aturan itu sendiri,” ucapnya.
Menurutnya, selama ini pembuatan KTP di DKI Jakarta sudah ada prosedur bakunya diantaranya adalah harus ada Surat Pengantar dari pengurus RT dan RW, serta dilengkapi dengan kartu keluarga atau KK.
“Syarat pembuatan KTP itu harus ada Surat Pengantar dari RT-RW dan dilengkapi dengan kartu keluarga. Jika belum ada kartu keluarga, maka harus buat KK dengan syarat ada salah satu keluarga yang menjadi penjamin," tuturnya.
Artikel ini telah tayang di PR Bekasi dengan judul: Ketua RT-RW DKI Jakarta Minta Risma Berhenti Buat Gaduh, Rocky Gerung: Sudah Satu Bulan Gak Berubah
Baca Juga: Terkatung-katung di Arsenal, Mesut Ozil Resmi Berlabuh ke Fenerbahce
"Nah gelandangan dan pengemis ini siapa yang mau Jamin? Apa Bu Risma yg mau menjamin sebagai salah satu anggota keluarganya?" sambungnya.***(PR Bekasi /Ghiffary Zaka)
