Network
Baca Juga: WALHI Sebut Perubahan Fungsi Hutan Mengakibatkan Banjir di Aceh
Baca Juga: Lanjutan Sidang Praperadilan Habib Rizieq, Pihak Polda Metro Sodorkan Satu Koper Bukti Tertulis
M Hairul Sobri menyebutkan bahwa untuk menghentikan kerusakan hutan tersebut diperlukan peran serta semua pihak dan lapisan masyarakat guna mencegah aksi penebangan liar dan terjadinya kebakaran hutan dengan aksi nyata. Seperti melarang kegiatan penebangan pohon dan berpartisipasi melakukan pemadaman jika melihat api membakar semak-semak dan pohon di kawasan hutan sekitar tempat tinggal.
"Masyarakat harus berani melarang orang-orang yang melakukan penebangan pohon di hutan tanpa izin yang sah, jika telah dilarang dan praktik penebangan liar itu tetap berlanjut diharapkan segera melaporkannya kepada aparat kepolisian terdekat," katanya.
Aparat kepolisian diharapkan merespon laporan masyarakat dengan cepat dan menindak tegas pelaku penebang pohon dan orang-orang yang membiayai atau penadah hasil illegal logging itu.
Baca Juga: Walhi: Kondisi Hutan Sulawesi Selatan Makin Kritis
Baca Juga: Merasa Dicatut, Warga Akhirnya Bersepakat Menolak Deklarasi Tentara Allah di Kabupaten Bandung Barat
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan berharap pelbagai langkah antisipasi dan upaya melindungi hutan dapat menjadikan kerusakan hutan tidak semakin parah dan ancaman bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor pada setiap musim hujan dapat diminimalkan. Seperti dilansir Seputartangsel.com dari Antara.
Sementara Plt Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Selatan Panji Tjahjanto menjelaskan bahwa kerusakan hutan di provinsi ini cukup luas.
Dia menyebutkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan dalam kondisi kritis mencapai seperlima dari 3,5 juta ha luas total kawasan hutan Sumatera Selatan.
