Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Warga Dusun Geruguk yang golput atau tidak menggunakan hak pilih pada pilkada serentak dengan alasan wilayahnya belum teraliri listrik ditanggapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu.
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengakui Dusun Geruguk di Desa Kumang Jaya belum teraliri listrik. Sedangkan dua dusun lainnya di Desa Kumang Jaya tersebut sudah ada listrik.
Abang Muhammad Nasir mengatakan,"Persoalan listrik itu yang memicu warga golput saat Pilkada. Pemkab Kapuas Hulu sudah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak PLN dan pemerintah pusat karena kewenangan listrik itu bukan lagi pada pemerintah daerah.”
Baca Juga: Daftar Bantuan Pemerintah yang Akan Cair Desember 2020, Yuk Segera Daftar Sebelum Ditutup
Baca Juga: Satu Kampung Pilih Golput Dalam Pilkada Jadi Sorotan Ketua DPD RI
Dari 278 desa di Kapuas Hulu, ada 97 desa belum teraliri listrik negara atau PLN.
Pemkab Kapuas Hulu telah berupaya, tetapi kewenangan sudah ada di pemerintah pusat.
Hal itu terjadi karena Pemerintah Daerah tidak dibenarkan menganggarkan untuk pembangunan listrik akibat terbentur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Baca Juga: Cara Cek Program BST Rp300 yang Cair Bulan Ini Melalui https://dtks.kemensos.go.id
Baca Juga: Wah, Golput Semua Satu Desa di Konawe Selatan
Sebelum keluarnya regulasi tersebut, Pemda Kapuas Hulu telah berupaya menganggarkan untuk sejumlah desa mesin disel untuk listrik, melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan juga melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Seperti dilansir Seputartangsel.com dari Antara.
Bahkan, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sudah di tarik ke provinsi.
"Jadi Pemda hanya sebatas koordinasi dan saya sudah merekomendasikan agar dibangun listrik di Kapuas Hulu yang dibutuhkan masyarakat," jelas Abang Muhammad Nasir usai meninjau pemungutan suara ulang di TPS 01 Pasar Pagi Putussibau pada Sabtu, 12 Desember 2020.
Baca Juga: Masih Ada Kesempatan, Login www.prakerja.go.id Cara Dapat Insentif Rp2,4 Juta dari Kartu Prakerja
Baca Juga: Program Transmigrasi di Sulbar Buka Keterisolasian Dan Menjadi Pengungkit Ekonomi Kawasan
Dia berharap pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan listrik negara di wilayah Kapuas Hulu lewat program Indonesia terang.
Data antara Bappeda dan PLN serta BPS masih tidak sinkron. Sebab pihak PLN punya perhitungan data tersendiri.
Abang Muhammad Nasir mengatakan,”PLN melihat jika sudah ada listrik di suatu desa meski pun belum semua dusun teraliri listrik, PLN menganggap itu sudah desa terang. Sebab PLN itu perusahaan milik negara sehingga ada perhitungan tersendiri.”
Baca Juga: Pendaftar Program BPUM untuk UMKM Rp2,4 Juta Dijamin Gagal Bagi 6 Golongan Ini
Baca Juga: Di Lampung, Terduga Teroris Kasus Bom Bali I Ditangkap
Dia juga mempertanyakan program lampu jalan dari pemerintah pusat yang seharusnya belum diperlukan. Harusnya lampu rumah warga diprioritaskan.
"Saya sudah pertanyakan terkait lampu jalan itu. Karena memang masyarakat lebih membutuhkan lampu rumah warga khususnya daerah pedalaman. Namun jawabnya karena beda dirjen. Untuk itu kami berharap persoalan listrik untuk puluhan desa di Kapuas Hulu segera diatasi oleh pemerintah pusat mau pun provinsi," kata Abang Muhammad Nasir.
