Network
Baca Juga: Wah, Golput Semua Satu Desa di Konawe Selatan
Sebelum keluarnya regulasi tersebut, Pemda Kapuas Hulu telah berupaya menganggarkan untuk sejumlah desa mesin disel untuk listrik, melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan juga melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Seperti dilansir Seputartangsel.com dari Antara.
Bahkan, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sudah di tarik ke provinsi.
"Jadi Pemda hanya sebatas koordinasi dan saya sudah merekomendasikan agar dibangun listrik di Kapuas Hulu yang dibutuhkan masyarakat," jelas Abang Muhammad Nasir usai meninjau pemungutan suara ulang di TPS 01 Pasar Pagi Putussibau pada Sabtu, 12 Desember 2020.
Baca Juga: Masih Ada Kesempatan, Login www.prakerja.go.id Cara Dapat Insentif Rp2,4 Juta dari Kartu Prakerja
Baca Juga: Program Transmigrasi di Sulbar Buka Keterisolasian Dan Menjadi Pengungkit Ekonomi Kawasan
Dia berharap pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan listrik negara di wilayah Kapuas Hulu lewat program Indonesia terang.
Data antara Bappeda dan PLN serta BPS masih tidak sinkron. Sebab pihak PLN punya perhitungan data tersendiri.
Abang Muhammad Nasir mengatakan,”PLN melihat jika sudah ada listrik di suatu desa meski pun belum semua dusun teraliri listrik, PLN menganggap itu sudah desa terang. Sebab PLN itu perusahaan milik negara sehingga ada perhitungan tersendiri.”
Baca Juga: Pendaftar Program BPUM untuk UMKM Rp2,4 Juta Dijamin Gagal Bagi 6 Golongan Ini
