SEPUTARTANGSEL.COM - Hingga tiga tahun ke depan, utang pemerintah diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan di level 38,1 persen.
Hal itu dilakukan untuk menutupi defisit anggaran. Kemampuan membayar utang pun dijaga dengan cara mencari sumber pembiayaan murah dan meningkatkan pendapatan negara.
Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Minggu 26 Juli 2020.
Baca Juga: Kim Jong Un Lockdown Kota Kaesong, Gara-gara Pembelot Pulang Kampung Diduga Terinfeksi Covid-19
Menurut Luhut, meningkatnya utang luar negeri ditopang arus modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitan surat utang global pemerintah merupakan hal yang wajar.
Aliran modal tersebut, jelasnya, sebagian untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Hari Ini, Minggu 26 Juli 2020: TRANS 7, TRANS TV, NET TV, MNC TV, GTV, INDOSIAR
Namun demikian, pertumbuhan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap masih cukup terkendali.
"Kalau ada orang bilang utang kita berlebihan segala macam, ya memang harus dilakukan, tapi masih sangat-sangat terkendali," ujar Luhut seperti dipublikasikan Warta Ekonomi berjudul "What! Bukan Berkurang, Luhut: Utang RI Akan Bengkak Nyaris 40 Persen," yang bersumber dari Sindonews.
Baca Juga: Raih Keutamaan Dzulhijjah, Jangan Lewatkan Puasa Tarwiyah dan Arafah
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang Indonesia saat ini, terutama didominasi oleh SBN berdenominasi rupiah. Rinciannya, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2020 meningkat menjadi Rp5.264,07 triliun.
Utang tersebut bertambah Rp484,8 triliun dari posisi akhir 2019 Rp4.779 triliun seiring kebutuhan dana untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.
"Kalau bisa tangani dengan baik, beban utang bakal berkurang," tegas Luhut.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Gibran Anak Presiden Tak Mungkin Dikalahkan Hingga Yodi Prabowo Positif Narkoba
Presiden Jokowi (Joko Widodo) pada Kamis 23 Juli 2020 menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 5 persen.
"Kita tahu semua keadaan sekarang tidak mudah, keadaan yang sangat sulit. Mengendalikan covid dan ekonomi ini supaya berjalan beriringan bukan hal yang mudah," kata Jokowi di Istana Negara.
Baca Juga: Tiga Kepala Daerah di Tangerang Raya Mendukung, Gubernur Banten Perpanjang PSBB Ketujuh Kalinya
Pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif.
"Kuartal pertama 2020 masih 2,97 persen tapi di kuartal kedua kita sudah jatuh minus, kita harus ngomong apa adanya bisa minus 4,3 persen sampai -5 persen," ujar Jokowi. *** (Wartaekonomi.co.id /Redaksi WE Online)