SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Jokowi atau Joko Widodo dinilai sebagai pemimpin pemberani yang layah menjadi panutan.
Keberanian Jokowi terlihat saat mengambil kebijakan-kebijakan yang berisiko.
Jika kemudian terdapat kekurangan di sana-sini, hal itu terjadi lantaran Menteri-menterinya perlu disentil.
Demikian diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, dalam keterangan tertulis.
Dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Emrus Sihombing menjelaskan kebijakan Jokowi yang cukup berani tercermin saat menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura yang berhasil mengambil alih langit Natuna.
"Dari kesuksesannya, saya kira bisa dijadikan role model (panutan)," ujarnya.
Bahkan, lanjut Emrus, sehari sebelumnya di hadapan para ekonom, Jokowi berani mengambil risiko jika Indonesia harus kalah dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena kebijakan larangan ekspor nikel.
Menurut Emrus, bukan sekali dua kali Jokowi melakukan kebijakan yang berani. Emrus menyebut kebijakan yang menjadi catatan sejarah adalah berhasil mengakuisisi PT Freeport secara mayoritas. Kebijakan tersebut diakui membawa keuntungan bagi Indonesia.
"Namun, kata Emrus, capaian-capaian tersebut belumlah sempurna karena masih memiliki 2 tahun masa kepemimpinannya.
Baca Juga: Bripka RR Pikir-pikir untuk Membelot dari Skenario Ferdy Sambo
Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Emrus mendorong para menteri menyelesaikan tugas dengan baik.
Menurut Emrus, jika pekerjaan-pekerjaan itu diselesaikan dengan baik oleh Presiden dan para menteri, Presiden Jokowi bisa menjadi role model bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya.
"Akan tetapi, kalau ada di sana-sini kekurangan, yang disentil itu menterinya yang tidak perform," ujarnya.
Emrus mengakui kegigihan Presiden Jokowi bekerja untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.
Namun, kegigihan itu tidak akan berjalan baik jika tidak ada dukungan penuh dari pembantunya, dalam hal ini para menteri dan kepala-kepala daerah.***