Pengacara Brigadir J Ungkap Ada Dirut BUMN Kelola Dana Capres Rp300 T, Refly Harun: Rusak Negara Ini Kalau...

27 Agustus 2022, 17:15 WIB
Pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak sebut ada dana capres Rp300 triliun dikelola Dirut BUMN. /Tangkapan layar YouTube Refly Harun/

SEPUTARTANGSEL.COM - Pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak membuat heboh publik dengan pernyataan terbarunya.

Kamaruddin Simanjuntak mengungkap adanya dana sebesar Rp300 triliun yang sedang dipersiapkan untuk pencalonan presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Kamaruddin Simanjuntak, dana capres Rp300 triliun tersebut disimpan oleh seorang Dirut BUMN.

Baca Juga: Kamaruddin Simanjuntak Disebut Sudah Offside, Pengacara Brigadir J Diminta Hati-hati, Apa Sebabnya?

Diungkapnya dana capres yang dikelola Dirut BUMN sebesar Rp300 triliun oleh Kamaruddin Simanjuntak membuat Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut buka suara.

Refly Harun mengatakan Pengacara Brigadir J itu tidak mungkin asal bicara, terlebih sudah berani menyebut nama Dirut BUMN tersebut.

"Tentu dia (Kamaruddin Simanjuntak) ngomong nggak sembarangan ya, karena dia berani menyebut nama dan barangkali menyebut bukti," kata Refly Harun.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyampaikan bila Kamaruddin mempunyai bukti, maka orang lain tidak akan berani melakukan konfrontasi.

Baca Juga: Heboh Isu Dana Capres Rp300 T, Said Didu: BUMN Sekarang Jadi Tempat...

Menurutnya, bila ada yang mengkonfrontasi bukti dari Kamaruddin, maka negara ini akan rusak karena para pejabatnya malah berlomba mengeruk keuangan negara untuk Pilpres 2024.

"Karena kalau dia menyebut bukti, ketika dikonfrontir orang nggak berani juga. Karena kalau dikonfrontir, rusak lah negara ini kalau semuanya ternyata pejabat-pejabat kita sedang berlomba-lomba mengeruk keuangan negara untuk persiapan pilpres ke depan," ucapnya.

Mantan Staf Ahli di Mahkamah Konstitusi itu mengungkapkan adanya dugaan uang ratusan triliun tersebut tidak hanya dipersiapkan oleh satu pihak.

Bahkan, kekayaan yang dikeruk dari Indonesia sebagian disimpan di luar negeri.

Baca Juga: Ferdy Sambo Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Kamaruddin Simanjuntak: Keluarga Brigadir J Sangat Apresiasi

"Konon angka ratusan triliun itu dipersiapkan berbagai pihak tidak hanya satu pihak. Kekayaan-kekayaan yang dikeruk sudah ratusan triliun katanya, bahkan sebagian disimpan di luar negeri," ujarnya, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 26 Agustus 2022.

Lebih lanjut, mantan Komisaris Utama PT Pelindo itu merasa miris dengan kondisi Indonesia.

Pasalnya, pejabat di Indonesia tidak mempunyai komitmen untuk berbangsa dan bernegara, tapi kerap berkoar soal cinta NKRI.

"Ngeri pokoknya negara kita ini ya, pejabatnya tidak punya komitmen untuk berbangsa dan bernegara tapi setiap hari berpidato seolah paling cinta NKRI," sindirnya.

Baca Juga: Link Live Streaming BRI Liga 1 Hari Ini: Madura United vs Persikabo 1973, Lulinha Diragukan Tampil

Sebelumnya, beredar potongan video pernyataan Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut ada dana capres Rp300 triliun dikelola oleh Dirut BUMN.

Menurut Kamaruddin, dana tersebut disimpan atas nama beberapa wanita yang juga dinikahi oleh Dirut BUMN tersebut.

"Ketemu muslim dia muslim, padahal dia Katolik. Ketemu Hindu, Hindu dia, nikah. Ketemu Kristen, Kristen dia. Semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu lho," sindir Kamaruddin Simanjuntak dalam tayangan di kanal Youtube Realita TV pada Kamis, 25 Agustus 2022.

Kamarudin menyebut wanita-wanita itu menghuni beberapa apartemen mewah dengan gaya hidup yang mewah.

Baca Juga: Terekam Seorang Kakek Nyaris Tersambar Kereta Api yang Melintas, Netizen: Terima Kasih Pak Satpam

Para wanita itu dititipi uang Rp300 triliun dengan cara diinvestasikan dan akan diberikan cash back.

"Cash back inilah yang diinvestasikan pada perempuan-perempuan yang tidak dinikahi secara resmi. Hanya secara ghaib. Wanita-wanita ini bisa transaksi Rp200 juta per hari. Itu uang dari mana?" tanyanya.

Kamaruddin mengaku menangani kasus tersebut, ia telah berkirim surat ke Presiden, Menteri BUMN, Komisi 6 DPR, Menteri Keuangan, Menpan-RB, hingga direktur SDM PT Taspen, Komisi III DPR, termasuk ke Ombudsman, tetapi tak ada yang menanggapi.***

Editor: Asep Saripudin

Tags

Terkini

Terpopuler