SEPUTARTANGSEL.COM - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tinggal ketuk palu.
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanga Negara (APBN) dinilai sangat tinggi untuk mensubsidi BBM. Bahkan, disebut terus meningkat hingga Rp502 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghitung APBN dan subsidi BBM untuk Solar dan Pertalite.
Baca Juga: Rencana Harga BBM Naik, Susi Pudjiastuti: Bubarkan Lembaga atau Komisi yang Tidak Diperlukan
Menteri Koordinator Kamaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan juga sudah menjelaskan secara gamblang, kenaikan BBM akan diumumkan Presiden Jokowi pekan ini.
"Nanti minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini. Jadi, Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita termurah sekawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," tutur Luhut saat Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makasar dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Jumat 19 Agustus 202.
Pengamat ekonomi, seperti Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Faisal menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah jumlah orang miskin.
Baca Juga: Link Live Streaming BRI Liga 1 Hari Ini: Arema FC vs RANS Nusantara FC, Singo Edan Akan Jaga Rekor
Hal tersebut bisa terjadi, karena biaya untuk membeli BBM meningkat. Selain itu, tarif angkutan umum dan beberapa bahan pangan juga ikut naik.
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti pun ikut angkat bicara mengenai kenaikan BBM dan beban masyarakat di atas.
Menurut Susi, penghematan APBN juga perlu dilakukan institusi pemerintah.
"Penghematan juga perlu dilakukan institusi Pemerntah, supaya anggaran tidak berat," ujar Susi Pudjiastuti sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @susipudjiastuti, Rabu 24 Agustus 2022.
Baca Juga: Hotman Paris Siap Bantu Wanita Korban Pemukulan Oknum Anggota DPRD Palembang
Tidak hanya memberi saran, Susi memberikan beberapa solusi penghematan institusi pemerintah. Di antaranya adalah dengan membubarkan lembaga yang tidak perlu, menggabungkan beberapa institusi, dan mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS).
"Bubarkan lembaga2/ komisi2 yg tidak diperlukan & tidak signifikan keberadaannya. Bila perlu Departemen di merge. Kejakgung @ Kemenhumkam, Deperindag & industri jdkan direktorat Dagli," jelas Susi.
"PNS dikurangi 30% dlm 2 tahun ke depan; mulai es 1,2,3 & staf," lanjutnya.
Susi yang juga merupakan pemilik masakapai penerbangan Susi Air menyebut, langkah-langkah di atas dapat mengurangi anggaran. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur penting tetap dapat dijalankan.
Baca Juga: Deolipa Yumara Resmi Laporkan Angel Lelga ke Polisi Atas Dugaan Penipuan dan Penggelapan
"Kementerian dimerge bisa berkurang min. 4 sd 5 Kementeria, Pemerintah bisa hemat min. Rp40T/ tahun," ungkap Susi.
"Berkurang orang berkurang anggaran program2 yg tidak esensial. Sehingga infrastruktur penting tetap bisa tetap jalan," pungkas Susi mengakhiri cuitannya. ***