SEPUTARTANGSEL.COM - Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo masih terus berlanjut.
Saat ini Ferdy Sambo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.
Namun tak hanya Ferdy Sambo, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga diduga terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Fadil Imran memang memiliki hubungan yang dekat dengan Ferdy Sambo layaknya kakak dan adik.
Bahkan di awal kasus Brigadir J, Ferdy Sambo diketahui menangis di dalam pelukan Fadil Imran saat seniornya itu mendatangi kantornya.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pun didesak untuk segera memeriksa Fadil Imran, sebagaimana dalam Peraturan Kapolri (Perkap) 2 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 16 Maret 2022 lalu.
Pasalnya, Fadil Imran diduga melakukan pelanggaran etik dalam penanganan kasus Brigadir J.
Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto telah dinonaktifkan dari jabatannya karena diduga melanggar kode etik dalam kasus Brigadir J.
Selain itu, sebanyak 4 perwira menengah Polda Metro Jaya yang merupakan anak buah Fadil Imran juga telah dimintai keterangannya dan kini diamankan di Mako Brimob.
Melihat hal ini, Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut buka suara.
"Kalau Fadil Imran sebagai Kapolda tidak tahu hal-hal atau informasi sesungguhnya terkait pembunuhan Brigadir J dan Kapolres Metro Jakarta Selatan tidak melaporkannya, maka selain Kapolres melanggar hierarki, juga Kapolda Metro tidak melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Refly Harun.
Termasuk dalam hal ini, kata Refly Harun, ketika seorang anak buah Fadil Imran terlibat dalam skandal Ferdy Sambo dengan mempersuasi lembaga terkait untuk memberikan perlindungan kepada istri mantan Ketua Satgasus Merah Putih itu, Putri Candrawathi.
"Atau hal lain adalah terkait dengan hierarki. Hierarki ada 4 orang di dalam Polda Metro Jaya yang terlibat kasus ini," ucapnya.
"Kalau dia sama sekali tidak tahu bahwa dia melakukan yang namanya unprofessional conduct, jadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak profesional karena sebagai atasan dia tidak tahu perilaku anak buahnya yang di mana perilaku itu bisa dianggap melanggar etik," kata Refly Harun menambahkan.
Baca Juga: Putri Candrawathi, Istri Ferdy Sambo Diperiksa Timsus Polri, Akankah Muncul Tersangka Baru?
Mantan Staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menegaskan, harus diberlakukan prinsip equality before the law dalam kasus Brigadir J.
Menurutnya, siapapun yang melakukan tindak pidana harus segera diproses secara hukum.
Termasuk memberikan privilese karena kasihan terhadap terduga pelaku pembunuhan. Dalam hal ini adalah Putri Candrawathi.
"Ketika melakukan atau terlibat dalam pembunuhan atau tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, bahkan menyebarkan berita bohong, apakah yang bersangkutan tidak kasihan dengan keluarga Brigadir J? Sudah dibunuh, difitnah pula," tuturnya, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 19 Agustus 2022.***