SEPUTARTANGSEL.COM - Terseretnya nama mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ke dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J kini justru berbuntut panjang.
Banyak yang menilai, lambannya Polri dalam mengusut tuntas kasus Brigadir J tak lepas dari konflik internal di institusi tersebut. Terlebih, kasus ini didalangi oleh Ferdy Sambo, seorang Jenderal bintang dua sekaligus mantan Ketua Satgasus Merah Putih.
Menurut Pengamat politik Rocky Gerung, konflik antar 'geng' di institusi Kepolisian sudah semakin terbuka dengan adanya pembunuhan Brigadir J.
"Terlihat di situ bahwa soal Satgasus Merah Putih tetap diincar dan kita tahu Pak Tito yang menginisiasi itu. Tentu kita ingat dulu Pak Tito itu perwira yang pintar dan mau melampaui semua birokrasi yang ada di Kepolisian karena dianggap, 'Wah yang tua-tua ini kadang kala maksud awalnya bagus, tapi kemudian susah diterobos kalau melalui jalur-jalur formal.' Nah itu kita bikin Satgasus itu," kata Rocky Gerung.
"Bagaimanapun, dia mesti bawa divisi dia sendiri kan. Maka, orang-orang Densus pasti direkrut pertama. Ya memang orang-orang pintar di awal-awal itu karena kita tahu Densus dilatih di Amerika, Australia, segala macam," sambungnya.
Rocky Gerung melihat ada persaingan dan kecemburuan pada Jenderal (Purn) Tito Karnavian, tetapi hal itu semakin melebar bahwa seolah-olah Satgasus Merah Putih beroperasi kemana-mana.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menuturkan, pada awalnya fungsi Satgasus Merah Putih adalah untuk melakukan reformasi internal di institusi Polri yang semula hanya berpusat di jenderal-jenderal senior.
Baca Juga: Putri Candrawathi, Istri Ferdy Sambo Segera Diperiksa Timsus Polri Atas Kasus Pembunuhan Brigadir J
Namun saat ini, kata Rocky Gerung, kedudukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru sangat lemah terhadap senior-seniornya.
"Kalau kemudian sekarang Istana berupaya untuk kasih sinyal bahwa akan ada semacam pergantian (Kapolri), tentu evaluasinya bukan pada Pak Tito lagi, tapi pada Pak Sigit. Nah di situ saya kira taruhan kita sekarang, siapa yang potensial untuk menggantikan Pak Sigit walaupun Pak Sigit tetap memegang kendali dalam kasus Sambo," tuturnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga mengomentari isu yang beredar bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk menuntaskan kasus Brigadir J.
Baca Juga: Lagi, 4 Polisi Ditahan Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J, Alvin Lie: Kapolda Tidak Tahu?
Rocky menegaskan, Luhut Binsar Pandjaitan tidak terlibat dalam rekrutmen Kapolri. Meski demikian, secara material hanya ia yang mengerti peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi di negara ini secara lengkap.
"Itu hal yang biasa saja secara personal Pak Luhut kemudian dipercaya oleh Pak Jokowi. Tapi yang jadi soal kalau juru bicara Pak Luhut membantahnya secara berlebihan," ujarnya.
"Jadi proporsional saja, kasih keterangan bahwa memang dengan sendirinya Presiden pasti meminta penasihat seniornya, yaitu Pak Luhut. Kan itu fakta materialnya begitu dan itu melampaui jalur birokrasi. Itu biasa kan, Presiden berhak tahu keadaan. Gak harus lewat sidang kabinet, orang yang dia paling dekat saja kan," ucap Rocky Gerung menambahkan.
Terlepas dari segala kasak kusuk saat ini, Rocky mengaku ingin melihat adanya reformasi di dalam institusi Kepolisian yang berbasis profesionalitas.
Dengan begitu, partai-partai politik mendapat sinyal agar tak lagi merapat ke institusi Kepolisian.
Menurut Rocky Gerung, Kepolisian harus dibiarkan tumbuh sendiri dengan seluruh visi dan misinya.
"Jadi semua peristiwa ini dalam upaya justru untuk mereformasi Kepolisian," katanya, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 15 Agustus 2022.
Rocky Gerung pun meminta agar pihak luar berhenti merecoki institusi Polri agar institusi tersebut tidak bingung dalam melakukan pembenahan.***