SEPUTARTANGSEL.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya tidak mau koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilu 2024.
Menurut Hasto, partainya mempunyai ideologi dan historis yang berbeda dengan PKS.
Selain itu, Hasto juga menyoroti sikap oposisi PKS. Partai yang kini berlogo warna oranye tersebut dinilai sering mengkritik Pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: PDIP Tak Mau Koalisi dengan PKS dan Demokrat, Rachlan Nashidik: Sombong, Songong, dan Kosong
Sementara PDIP merupakan partai yang mendukung Presiden Jokowi. Jadi, tidak mungkin PDIP bergabung dengan koalisi yang di dalamnya ada PKS.
Politisi PKS, Tifatul Sembiring, menanggapi alasan yang diberikan Hasto sehubungan dengan PDIP yang tidak mau koalisi dengan PKS.
Dia menyebut, wajar jika PKS memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat. Apalagi memang posisinya adalah partai di luar pemerintah.
"Sebagai partai "oposisi" di luar koalisi pemerintah, wajar saja PKS menyampaikan kritik2 thd kebijakan yg memberatkan masyarakat," ujar Tifatul Sembiring sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @tifsembiring, Sabtu 25 Juni 2022.
Politisi PKS yang juga anggota DPR RI itu mengatakan, sikap kritis partainya merupakan 'check and balances' pemerintahan. Untuk itu dia mengingatkan, Hasto untuk tidak baper (bawa perasaan).
"Ini namanya checks and balances. Nggak usah baper mas..," kata Tifatul Sembiring.
Pada akhir cuitannya Tifatul Sembiring juga menyebut, PDIP juga sering mengkritik pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: Abdillah Toha: Secara Tidak Langsung Ganjar Bilang Tak Ada Demokrasi di PDIP
"DuluPDIP-JugaKritikPemerintah," pungkas Tifatul Sembiring.
Cuitan PKS membuka kembali posisi partai-partai sebelumnya. Di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan bagian dari pemerintah yang dipegang Partai Demokrat. Pada saat yang sama, PDIP menjadi pihak koalisi. ***