SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan adanya keterlibatan mafia minyak goreng dalam permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.
Namun hingga kini Mendag belum dapat mengurai permasalahan mafia minyak goreng itu.
Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu membuat uraian analisis mengenai permasalahan mafia minyak goreng yang dikeluhkan Mendag.
Baca Juga: Update Harga Minyak Goreng di Alfamart, Indomaret dan Tip Top, Senin 21 Maret 2022
Menurut Said Didu terdapat beberapa pihak yang berpotensi menjadi mafia minyak goreng.
Dia menguraikan bahwa mafia minyak goreng bisa jadi adalah produsen minyak goreng, distributor minyak goreng atau retailer minyak goreng.
Said Didu menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah telah menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Kebijakan DMO mewajibkan seluruh produsen migor yang akan melakukan ekspor untuk mengalokasikan 30 persen dari volume produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga: Fraksi PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng dan Bentuk Pansus
Dengan adanya kebijakan DMO maka harga Crude palm oil (CPO) berbeda-beda.
Perbedaan harga CPO yang merupakan bahan dasar minyak goreng ini tentu akan berpengaruh terhadap harga minyak goreng.
Saat itu, perbedaan harga CPO, antara CPO-DMO dengan CPO non DMO sekitar Rp6.000/Kg atau sekitar 70 persen.
Perbedaan harga minyak goreng juga sekitar Rp6.000/ltr atau sktr 42 persen.
"Malaikatpun akan tergoda mengambil keuntungan dengan perbedaan harga sebesar itu,” kata kata Said Didu dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @msaid_didu pada Rabu, 23 Maret 2022.
Baca Juga: Mendag Lutfi Kunjungi Ritel Modern dan Pasar Tradisional, Pantau Distribusi Minyak Goreng
Menurut Said Didu ada potensi bahwa pengusaha akan lebih memilih harga CPO non DMO dengan perbedaan harga yang cukup besar.
“Pertanyaanya siapa yang main (memainkan harga),” kata Said Didu.
Adanya perbedaan harga yang cukup besar maka sangat berpotensi swasta akan mengambil keuntungan yang besar dengan memilih harga non DMO.
Swasta sebagai produsen juga dapat memainkan harga, sebelum ada kebijakan HET.
Dan kini swasta masih punya peran untuk memainkan harga ketika HET dicabut.
“Apkah ada yang main? Jelas ada. Siapa potensial bermain ? Mulai dari produsen CPO, minyak goreng, distributor, retailer sampai pengecer,” ujar Said Didu.
Dia menjelaskan tentang potensi pihak yang berkuasa memainkan harga minyak goreng yang berpotensi menjadi mafia minyak goreng yakni produsen atau pun distributor minyak goreng.
“Apakah mereka melanggar hukum ? Bisa iya bisa tidak dan sulit dibuktikan. Apakah mereka tidak peka penderitaan rakyat ? Itu urusan pemerintah,” kata Said Didu.
Menurut Said Didu, aktor mafia minyak goreng sulit dibuktikan karena beberapa faktor.
Pertama ada potensi bahwa mafia minyak goreng yang ada sudah menguasai penguasa.
Kedua, mafia minyak goreng sudah menjadi bagian oligarki.
Ketiga, mafia minyak goreng ada yang menjadi sapi perah penguasa.
“Atau mafia tidak ada, hanya oligopoly,” ujar Said Didu.
Analisis Said Didu bahwa kelangkaan minyak goreng saat itu bukan karena tidak ada barang tapi lebih baik menunda produksi.
“Bagi produsen lebih baik menunda produksi, distribusi, dan penjualan CPO dan minyak goreng untuk kebutuhan DMO dan HET demi mendapatkan keuntungan antara 40 – 70 persen. Apakah hal itu
melanggar aturan ?” ujarnya.
Menurut Said Didu kebijakan produsen menunda produksi minyak goreng tidak dapat dikatakan melanggar hukum.
Selanjutnya, Said Didu mengkritisi sulitnya pengawasan pelaksanaan kebijakan DMO pada produsen CPO yang berpotensi menjadi penyebab masalah kelangkaan stok minyak goreng.
“Jika dibandingkan CPO, kebijakan DMO batubara lebih mudah diawasi,” ujarnya.
Said Didu mengusulkan agar para produsen tidak hanya mengejar keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan pemerintah.***