SEPUTARTANGSEL.COM - Penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden belakangan ini menjadi sorotan banyak pihak.
Hal ini menjadi polemik sehingga banyak tokoh dan partai politik yang menentang keras adanya wacana ini.
Hal itu membuat Pengamat Politik, Rocky Gerung menduga adanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dilakukan untuk melindungi oligarki.
Baca Juga: Fadli Zon Raih 6 Penghargaan Rekor MURI di Hari Musik Nasional
Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung melalui unggahan video di kanal YouTube miliknya pada Rabu, 9 Maret 2022.
Awalnya, Rocky Gerung menyebut bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi boleh saja dilakukan.
Namun, hal itu dilakukan untuk presiden berikutnya setelah jabatan Presiden Jokowi selesai.
"Saya terangkan berkali-kali, boleh aja usulan itu, tapi itu gak boleh usulan demi kepentingan Presiden Jokowi sekarang, kalau presiden berikutnya ya oke saja", kata Rocky Gerung yang dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 9 Maret 2022.
Baca Juga: Video Amatir Para Karyawan PT PTT Papua Sebelum di Tembak Mati KBB Papua
"Karena kan etikanya begitu, karena yang mengusulkan tidak boleh mengambil keuntungan dari usulannya, begitu prinsip etika politiknya tuh, demikian juga perubahan Undang Undang Dasar", sambungnya.
Akan tetapi, meski Presiden Jokowi sempat menyatakan bahwa dirinya tidak akan menjabat selama tiga periode, tapi Rocky Gerung menduga ada sinyal mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin tetap berkuasa.
Bahkan ahli filsafat ini juga menduga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ini dilakukan untuk melindungi oligarki.
"Tapi kita lihat sinyal sebetulnya Presiden menginginkan perpanjangan itu, kenapa? Karena oligarki sekarang lagi kacau balau. Mereka takut nanti dalam waktu 2024, bahkan periode normal terjadi pergantian, oligarki tuh di-KPK-kan semua, demikian juga menteri-menteri yang bermasalah kan," tuturnya.
Namun, Rocky menilai upaya oligarki untuk mengamankan diri jeratan hukum tidak akan terjadi.
"Jadi mereka menunda sebetulnya untuk memastikan mereka aman dari jeratan hukum, dan itu enggak mungkin karena demokrasi sudah terbuka, semua yang punya masalah komorbid politik, komorbid korupsi, itu pasti akan dikejar nanti," pungkasnya.***