SEPUTARTANGSEL.COM - Pakar ekonomi dan politikus Rizal Ramli 'semprit' atau memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo, melalui akun Twitter miliknya @RamliRizal pada Jumat, 4 Maret 2022.
Peringatan tersebut lantaran presiden Jokowi dinilainya telah melakukan pelanggaran menyangkut berbagai hal penting terkait urusan negara.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Jokowi itu bahkan mengatakan, saat ini memberi peringatan saja tak cukup atas apa yang telah dilakukan Jokowi.
"Ini ada yang ndak (tidak, red) sabar. Netizen sabar ndak?," kata Rizal Ramli dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @RamliRizal pada Jumat, 4 Maret 2022.
"Sepertinya 'peringatan' bukan waktunye lagi deh, lantaran die udah kebanyakan 'offside' dalam hal-hal penting urusan negara," sambungnya.
Rizal Ramli bahkan mengatakan Presiden Joko Widodo layak diberi kartu merah, di mana dalam sebuah pertandingan sepak bola hal itu berarti pemain harus dikeluarkan dari lapangan permainan.
Sehingga, cuitan Rizal Ramli tersebut diduga mengarah kepada Jokowi agar keluar dari kursi kepemimpinannya sebagai presiden.
Baca Juga: Ernest Prakasa Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden Jokowi: untuk Periode Tiga, Maaf Enggak Dulu
"Sekarang waktunye untuk Jokowi dikasih 'kartu merah'!!!," ungkap Rizal Ramli.
Dalam cuitannya, Rizal Ramli juga mengklaim bahwa dirinya memberikan pendapat tersebut atas nama rakyat yang mendukung tim sepak bola Persija Jakarta, yang kemudian mendapat tanggapan dari pegiat media sosial Nicho Silalahi, yang mengaku setuju dengan pernyataan yang dibuat Rizal Ramli.
"Emang sudah wajib dikartu merah dia bang @RamliRizal," ujar Nicho Silalahi.
"Berkali-kali off-side bahkan terkesan barbar dan sudah seharusnya penonton turun ke lapangan untuk menghentikan permainannya sebab wasit (Legislatif) telah dikuasainya," jelas Nicho.
Sebelumnya, Rizal Ramli juga sempat menyinggung wacana penundaan pemilu 2024 yang santer dibicarakan banyak kalangan melalui kanal YouTube Refly Harun.
Dirinya mengatakan Presiden Jokowi banyak dikelilingi orang-orang yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga pihak tersebut selalu mencari cara agar masa jabatan Jokowi dapat diperpanjang.
"Mereka saking rakusnya tetap mau ngangkangin kekuasaan walupun nggak ada yang milih. Jadi kekuasaan itu betul-betul kekuasaan yang ilegal, ilegitimate, yang haram," jelas Rizal Ramli.***