SEPUTARTANGSEL.COM - Ekonom senior Rizal Ramli melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak dikelilingi orang-orang yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga takut terhadap pergantian kekuasaan.
Karena itu Rizal Ramli mengatakan, orang-orang tersebut berusaha mencari cara agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Tujuannya yakni untuk mempertahankan kekuasaan dan tetap terlindungi.
Menurut Rizal Ramli, kekuasaan tersebut haram secara hukum.
"Tapi mereka saking rakusnya tetap mau ngangkangin kekuasaan walaupun nggak ada yang milih. Jadi kekuasaan itu betul-betul kekuasaan yang ilegal, ilegitimate, yang haram," kata Rizal Ramli, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 4 Februari 2022.
Rizal Ramli mengatakan, orang-orang tersebut tengah mencari boneka baru setelah Jokowi agar bisa melindungi tindakan mereka yang koruptif dan melanggar hukum.
Lebih lanjut, terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu menilai proyek tersebut justru akan menjadi bancakan pada dua tahun yang akan datang.
Baca Juga: Ernest Prakasa Sindir PSI yang Ingin Jokowi 3 Periode: Nah Gitu Bagus, Jadi Penjilat yang Baik
"Untuk Ibu Kota Negara baru ini, mereka sudah anggarin buat dua tahun yang akan datang nyaris Rp500 triliun. Kalau proyek infrastruktur minimal mark up-nya kan 20 persen, itu saja sudah Rp100 triliun kok bakal jadi bancakan buat dua tahun yang akan datang. Masa mau nambah lagi? Gila amat," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah yang tidak becus, yang membiarkan KKN terjadi secara masif dan membuat rakyat susah justru kekuasaannya harus dipercepat.
"Kalau Presidennya itu nggak becus, pemerintahannya sangat korup, yang ketiga tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada Pemilu itu dipercepat, bukan diperpanjang," tegasnya.
Menurutnya, percepatan Pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih baik sehingga bisa memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi.
Tak hanya itu, ia juga mengimbau agar adanya perbaikan sistem Pemilu yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan pada kontestasi-kontestasi politik sebelumnya.
Adapun perbaikan sistem pemilu yang dimaksud yaitu presidential threshold 0 persen dan audit terhadap sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU).***