SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam mempertanyakan soal adanya pemberitaan soal tudingan nama Jenderal Besar H.M. Soeharto yang dihapus dari sejarah.
Isu Soeharto dihapus ini berawal dari Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949.
Dipo Alam mempertanyakan hal tersebut melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Rabu, 2 Maret 2022.
Dipo Alam menilai bahwa bagaimanapun dirinya tetap menghormati jasa Soeharto bagi Indonesia di masa lalu.
"Apa benar berita ini?...Sebagai aktivis saya kritis...tapi Nama Pemimpin yang telah Berjasa untuk RI, tercatat dlm Sejarah RI, tetap saya hormati, dan doakan jasa amalan pengabdiannya...tidak ada dendam; dan main hapus namanya," kata Dipo Alam yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @dipoalam49 pada Kamis, 3 Maret 2022.
Publik pun mempertanyakan soal tudingan yang membuat nama Soeharto hilang dalam Keppres tersebut.
Hal ini membuat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat suara soal adanya tudingan Presiden Soeharto yang dihapus dari sejarah.
Mahfud MD dengan tegas membantah kabar ini melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Kamis, 3 Februari 2022.
Selain itu, Mahfud MD juga menyebutkan bahwa Kepres ini bukanlah buku sejarah.
"Berita di bwh ini tak tepat. Kepres tsb bkn buku sejarah tp penetapan atas 1 titik krusial sejarah," cuit Mahfud MD yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @mohmahfudmd pada Kamis, Maret 2022.
Mahfud MD mengatakan nama Presiden RI kedua itu dan yang lainnya tidak dihilangkan dalam sejarah.
"Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menyebutkan bahwa peran dan jasa dalam sejarah perjuangan Soeharto disebutkan dalam naskah akademik Kepres.
"Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik kepres yang sumbernya komprehensif," tuturnya.***