SEPUTARTANGSEL.COM- Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antony Budiawan mengatakan para politisi yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 sebagai tindakan makar terhadap konstitusi.
Hal itu dikatakan Anthony Budiawan setelah beredar kabar adanya skenario Penundaan Pemilu 2024 yang berasal dari Kabinet Jokowi.
Nama Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut-sebut berada di balik rencana PenundaanPemilu 2024.
Melalui akun twitternya @AnthonyBudiawan mengatakan bahwa rencana tersebut tergolong sebagai permufakatan makar terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat.
Baca Juga: Setelah Banjir Protes, Ida Fauziyah Revisi Permenaker, Pencairan JHT Dipermudah Tanpa Batas Usia
"Ini jelas merupakan mufakat makar terhadap Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat," kata Anthony Budiawan pada Rabu, 2 Maret 2022.
Bahkan Anthony menyebut usulan penundaan pemilu 2024 ke publik menunjukkan proses makar sedang berjalan.
"Bukan lagi hanya niat. Membahayakan negara," tegas Anthony Budiawan.
Sebelum ada kabar rencana penundaan Pemilu 2024 berawal dari Kabinet Jokowi, Anthony Budiawan meminta Jokowi harus memberhentikan pejabat yang terlibat makar tersebut.
Bahkan ia mengusulkan agar Polisi mengusut tuntas aktor yang terlibat makar konstitusi.
"Polisi wajib usut tuntas aktor yang terlibat makar termasuk para pembentuk opini (survei) dan pemberi order," katanya lagi.
Ia juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membekukan atau membubarkan Partai Politik yang ikut merencanakan makar konstitusi dan kedaulatan rakyat.
"MK wajib bekukan atau bubarkan parpol yang terlibat makar karena anti-pancasila dan anti UUD," ujar Anthony Budiawan.
Beredar kabar wacana menunda Pemilu 2024 telah direncanakan dari Kabinet Jokowi. Nama Luhut disebut sebagai mediator dengan para Pimpinan Partai Politik yang pertama kali menyuarakan.
Partai Poltik yang mendukung Pemilu 2024 diundur di antaranya Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN dan Muhaimin Iskandar dari PKB. ***