SEPUTARTANGSEL.COM - Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya membuka data penerima bantuan sosial (bansos).
Presiden juga meminta pembukaan jalur pengaduan sehingga jika ada penyimpangan distribusi bantuan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
Baca Juga: 2 Hari PSBB Jilid 2 Tangsel: Nihil Penambahan Positif dan Kesembuhan
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas secara virtual bertopik Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 4 Mei 2020.
"Saya minta agar data penerima bantuan sosial dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan," kata Jokowi.
Baca Juga: Pertumbuhan Kasus Positif Covid-19 Masih Lebih Banyak dari Kesembuhan
Presiden juga menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan.
"Persoalan timing betul-betul harus di-manage dengan baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah dan dari desa. Terakhir saya minta dibuat hotline pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan bisa kita bisa ketahui secara cepat," tandasnya.
Berkaitan dengan program jaring pengaman sosial, Presiden mengaku sudah mendapat laporan dari Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, hingga dana desa yang sudah berjalan.
Baca Juga: Gubernur Wahidin Perpanjang PSBB Tangerang Raya Hingga 17 Mei
"Saya minta kecepatan agar bantuan sosial ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik," katanya.
Ia menargetkan dalam pekan ini semua bantuan sudah didistribusikan dan diterimakan kepada masyarakat dengan tepat sasaran.
"Saya minta Mensos juga gubernur, bupati, walikota, camat, sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir, saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah agar warga miskin yang belum dapat segera dicari solusinya," kata Presiden.
Baca Juga: Mensos: Tidak Usah Ribut Data Bansos, Selesaikan Secara Gotong Royong
(*)