SEPUTARTANGSEL.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyodorkan nama Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto berpendapat Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Oleh karena itu, pengamat politik Rocky Gerung memberikan kritikannya melalui unggahan video di kanal YouTube miliknya pada Jumat, 28 Januari 2022.
Baca Juga: PDIP Usung Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Baru, Mustofa: Ketahuan kan Tujuannya
Rocky Gerung menilai hal itu akan membuat publik bertanya 'kenapa mesti Ahok yang ditaruh di situ?'.
"Tapi begitu nama Ahok muncul, lalu antropologi yang lama itu keluar lagi, 'oh ini sebetulnya dendam lama itu karena itu mau dipulihkan'," kata Rocky Gerung yang dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat, 28 Januari 2022.
"Ya ada keangkuhan sebetulnya ini, 'kita dulu kalah sekarang kita jadiin dia lagi tuh, Ahok tuh'," tambahnya.
Baca Juga: PDIP Sebut Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala Otorita IKN, Roy Suryo: Terlalu
Rocky juga mengatakan hal semacam ini akan membangkitkan sentimen politik primordial di masa lalu.
"Jadi soal-soal semacam ini membangkitkan orang lagi soal-soal sentimen politik di masa lalu yang dasar sentimennya juga adalah dasar primordial," Tutut Rocky.
Bahkan ahli filsafat itu menyebut Presiden Jokowi tidak mengerti citizenship yang membuat nama Ahok muncul sebagai calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara baru.
"Ya Pak Jokowi gak paham sih, kalau Pak Jokowi paham apa yang disebut citizenship, dia mengerti bahwa 'nanti kalau ini dimajukan dendam lama itu muncul, jadi jangan'," tegas Rocky.
Baca Juga: Jawaban Ahok Soal Calon Kuat Kepala IKN Nusantara Diungkap Chico Hakim
Di sisi lain, Rocky berpendapat seharusnya masih banyak orang yang bisa atasi tata kelola di Ibu Kota Negara baru itu.
"Wali kota di salah satu kota di Kalimantan juga ngerti lah, apa susahnya sih ngelola kota, kan udah ada sistemnya kan, tinggal mengakrabkan dengan local wisdom itu," ujarnya.
"Jadi sekali lagi pendekatan teknokratik di dalam soal IKN ini itu membatalkan seluruh rasa bersahabat kita sebagai bangsa, itu bahayanya tuh," sambungnya.
"Suatu kota, suatu proyek diputuskan secara politis hanya atas dasar teknis, bukan atas dasar etis, itu masalahnya," tambahnya.***