SEPUTARTANGSEL.COM- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melontarkan protesnya pada pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E.
Dalam protes yang diunggah di Instagram @prasetyoedimarsudi menyebut bahwa jika berbicara Peraturan Daerah atau Perda APBD maka ada ribuan kegiatan anggaran, bahkan lebih di tiap tahunnya.
"Ketika kita mengutip satu kegiatan, semisal pembayaran commitment fee Formula E dan dianggap wajib untuk dilaksanakan, maka berlaku wajib juga bagi kegiatan lainnya," kata Prasetyo Edi Marsudi di akun Instagramnya pada Selasa, 25 Januari 2022.
Prasetyo tak hanya mempersoalkan Commitment Fee, ia juga menyebut program kegiatan penuntasan banjir.
"Program kegiatan penuntasan banjir dengan menormalisasi sungai yang jelas-jelas sangat prioritas dan sangat dibutuhkan warga Jakarta," ujar Prasetyo Edi Marsudi.
Ia mengingatkan kepada Gubernur Anies Baswedan agar tak tebang pilih dalam mengeksekusi kegiatan.
"Di sini saya menekankan agar Gubernur tidak tebang pilih untuk mengeksekusi suatu kegiatan, dan menggeneralisasi amanat Perda," ujar Prasetyo Edi Marsudi.
"Lagi pula Perda yang dimaksud Gubernur Anies adalah Perda APBD Perubahan tahun 2019," koreksinya lagi.
Ia menyebut pembayaran commitment fee formula E sebesar Rp560 miliar dilakukan Anies Baswedan sebelum Perda disahkan.
"Gubernur @aniesbaswedan telah membuat Instruksi Gubernur (Ingub) kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga @disporadkijkt untuk meminjam uang kepada @bank.dki," katanya lagi.
Baca Juga: Vietnam Mundur, Solo Jadi Tuan Rumah ASEAN Para Games 2022
"Pagu anggaran yang ada di Perda APBD Perubahan 2019 justru bukan untuk membayar commitment fee @fiaformulae, tapi membayar hutang ke Bank DKI," ujarnya lagi.
Sebelumnya Gubernur Anies Baswedan dalam sebuah akun Youtube menolak dikatakan memaksakan penyelenggaraan Formula E.
Anies Baswedan mengatakan bahwa kegiatan Formula E yang ditetapkannya hanya melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) bukan memaksakan. ***