SEPUTARTANGSEL.COM - Ahli hukum tata negara Refly Harun menanggapi kejadian Haikal Hassan yang mengalami penolakan hingga diusir warga di Malang, Jawa Timur.
Haikal Hassan yang merupakan seorang pendakwah yang kerap mengkritik pemerintah dikhawatirkan oleh warga setempat akan merusak toleransi beragama di Malang.
Bahkan video momen Haikal Hassan diusir di Malang itu beredar di media sosial dan membuat hal itu menjadi viral.
Melalui unggahan akun video di kanal YouTube miliknya pada Minggu, 23 Januari 2022, Refly Harun mengatakan hal tersebut merupakan upaya pembelahan terhadap masyarakat.
Refly Harun juga heran mengapa perbedaan pandangan politik dan pendapat menjadi alasan sesama warga negara untuk tidak hidup rukun dan damai.
"Sukses ya pembelahan di masyarakat ini, sukses besar proyek pembelahan di masyarakat karena yang dikatakannya satu atau dua orang da'i provokator itu pendukungnya juga banyak," kata Refly Harun yang dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 24 Januari 2022.
Baca Juga: Poster 'Ada Babe Haikal di Malang' Disebut Hoaks, Begini Klarifikasinya
"Jadi kenapa kita tidak bisa sesama warga negara itu hidup rukun dan damai, berbeda haluan politik, berbeda pendapat ya gak masalah," tambahnya.
Kemudian Refly juga mengkritik jika tindakan Haikal Hassan merupakan pelanggaran hukum, maka tangan negara yang akan menghukum mereka, bukan tangan sesama kelompok masyarakat.
"Demikian juga sebaliknya, kelompok ini juga tidak boleh juga dikriminalkan oleh kelompok sebelahnya, karena mereka adalah sesama warga negara yang tidak punya legitimasi untuk melakukan penilaian bahwa sesuatu itu melanggar hukum atau tidak melanggar hukum," tuturnya.
Baca Juga: Haikal Hassan Angkat Suara Soal Warga Malang yang Usir Dirinya: Beri Maaf, Tetap Berbuat Baik
Refly menyarankan jika tindakan Haikal Hassan terindikasi ada pelanggaran hukum, maka laporkan kepada penegak hukum.
Sedangkan, jika tindakan Haikal Hassan tidak ada unsur pelanggaran hukum, jangan dibuat-buat apalagi melakukan eigenrichting atau main hakim sendiri.
Lebih lanjut, mantan Komisaris Utama Jasa Marga itu menegaskan tindakan main hakim sendiri tidak bolehkan dalam negara demokrasi.
Baca Juga: Haikal Hassan Angkat Suara Soal Warga Malang yang Usir Dirinya: Beri Maaf, Tetap Berbuat Baik
"Nah ini mestinya kekuasaan puncak paham, jadi jangan membiarkan pembelahan dalam masyarakat, bertengkar secara horizontal," tandasnya.***