Anwar Abbas Kecam Ferdinand Hutahaean, Refly Harun Singgung Denny Siregar: Pembelahan Masyarakat Begitu Nyata

5 Januari 2022, 20:08 WIB
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas Kecam Cuitan Ferdinand Hutahaean /Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Humas Muhammadiyah/pri./

 

SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecam cuitan Ferdinand Hutahaean yang dinilai telah menyinggung SARA.

Anwar Abbas mengaku menyesalkan komentar sinis yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean.

Selain itu, Anwar Abbas juga mempertanyakan cuitan Ferdinand Hutahaean. Menurutnya, hal itu telah menyakiti hati umat Islam.

Baca Juga: Gus Umar Singgung Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal Cuitan Ferdinand Hutahaean: Ditunggu Komentarnya

Menanggapi hal ini, Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, pembelahan masyarakat di Tanah Air saat ini sangatlah nyata.

"Begitulah negara kita saat ini, pembelahan masyarakat itu begitu kentara, begitu nyata," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 5 Januari 2022.

Refly Harun pun menyinggung sejumlah pegiat media sosial lainnya seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, Ruhut Sitompul, dan Ngabalin.

Baca Juga: Sebut Ferdinand Hutahaean 'Ngeles' Soal Cuitannya, Gus Umar: Hilang Kesombongan dan Kecongkakannya Selama Ini

Menurut Refly Harun, nama-nama tersebut telah distigma masyarakat merupakan bagian dari Istana.

Sementara itu, pihak-pihak seperti dirinya, Rocky Gerung, dan Rizal Ramli merupakan pihak yang dicap sebagai oposisi pemerintah

"Padahal sesungguhnya tidak ingin begitu kita. Yang kita inginkan adalah suatu tanggapan, suatu kecerdasan, suatu argumentasi yang dibangun untuk mengontrol pemerintahan," ujarnya.

Refly Harun menilai, pembelahan masyarakat terjadi akibat adanya presidential threshold. 

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Cuitan 'Allahmu Lemah', Haris Pertama: Mohon Doa

Karena itu, ia mengatakan salah satu cara untuk menghapuskan pembelahan yang ada di masyarakat adalah dengan menghapuskan presidential threshold tersebut.

"Obatnya adalah hapuskan presidential threshold agar kita nanti mendapatkan pemimpin yang betul-betul mewakili seluruh aspirasi masyarakat karena memang dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh oligarki kekuasaan, dan tidak memelihara buzzer," tegasnya.***

Editor: Harumbi Prastya Hidayahningrum

Tags

Terkini

Terpopuler